Sri Mulyani Dukung Net Zero Emission, Aturan PPnBM Mobil Salah Satunya

Sri Mulyani Dukung Net Zero Emission, Aturan PPnBM Mobil Salah Satunya

Adeline Hilary Tambunan, 11 days ago
Media-Image

Jakarta - Net zero emissions atau nol emisi karbon merupakan sebuah kondisi dimana jumlah pada emisi karbon yang dilepaskan tidak melebihi dari jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Dalam mewujudkan net zero emissions tentunya diperlukan sebuah upaya ataupun perubahan dari sistem energi yang telah digunakan saat ini menjadi sistem energi yang lebih bersih agar dapat mencapai kondisi yang sepadan antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.

Dalam mewujudkan net zero emissions tentunya pemerintah juga memiliki peran serta. Sebagai bentuk dukungan pemerintah ialah dengan mendorong kebijakan atas penggunaan atau pemanfaatan kendaraan berbasis listrik (baterai). Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji/revisi kembali mengenai ketentuan ataupun aturan tarif PPnBM atas kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya mendukung penggunaan kendaraan berbasis listrik (baterai).

Baca juga Sri Mulyani Sebut Insentif Pajak Pembelian Mobil dan Rumah Sepi Peminat

Seperti yang kita ketahui, bahwa penggunaan kendaraan dengan berbahan bakar karbon tentunya menyebabkan polusi udara. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan peraturan terbaru dimana semakin tinggi polusi yang dikeluarkan oleh sebuah kendaraan, maka semakin tinggi juga pengenaan tarif PPnBMnya.

Merujuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 dimana menyebutkan bahwa sebuah kelompok BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong dalam barang mewah, seperti kendaraan bermotor akan dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dengan tarif senilai 15% dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) senilai 0% dari harga jual. Ketentuan tarif tersebut akan dikenakan atas kendaraan bermotor yang berbasis teknologi battery electric vehicles atau fuel cell electric vehicles (kendaraan listrik).

Baca juga Penerimaan PPN dan PPnBM Turun, Waspada Komoditas Melemah

Sedangkan, kelompok BKP kendaraan bermotor yang tidak menggunakan baterai (kendaraan listrik) atau menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicles dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 (seratus) gram per kilometer akan dikenakan tarif sebesar 15% dengan DPP sebesar 33,3% dari harga jual.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 55 Tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai transportasi jalan. Kebijakan tersebut tentunya juga mengatur pemberian intensif fiskal maupun non fiskal dengan mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, kebijakan tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan industri listrik di Indonesia.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn