Petugas Pajak Cek Omzet UMKM Bidang Kuliner

Adeline Hilary Tambunan, 14 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang mulai banting setir menjadi usahawan, khususnya dalam bidang kuliner. Hal ini juga disebabkan oleh peristiwa pandemi Covid-19 yang memiliki dampak besar bagi setiap masyarakat, terutama bagi mereka yang kena PHK di tempat kerjanya. Tentunya mengharuskan mereka untuk memutar otak dalam melanjutkan kehidupan.

Jika kita lihat, usaha dalam bidang kuliner merupakan usaha yang cukup menjanjikan lantaran makanan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan makhluk hidup. Kendati demikian, masih banyak para pelaku usaha dalam bidang tersebut masih tidak memahami bagaimana omzet yang mereka peroleh dapat dikenakan pajak UMKM.

Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak melalui unit vertikalnya terus berupaya dalam menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan bagi masyarakat, khususnya mereka yang seharusnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu cara yang dilakukan ialah seperti KPP Madya Denpasar, Bali yang belum lama ini menyelenggarakan kunjungan lapangan kepada para wajib pajak. Dalam kunjungannya, terdapat hal yang menjadi sorotan yakni mendatangi salah satu pemilik usaha kuliner, lantaran sektor pariwisata Bali sudah mulai pulih. Maka dari itu, perlu dipastikan bahwa pelaku-pelaku usaha tetap melaksanakan kewajibannya.

Baca juga Pajak Profesi: Pajak atas Penghasilan Barista

Dalam momentum ini, petugas juga akan memastikan setiap usaha yang berjalan di daerah tersebut tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain atau dengan kata lain usaha yang berjalan di beberapa tempat tersebut dimiliki oleh wajib pajak yang sama.

Kedatangan para petugas KP2KP disambut dengan baik oleh staf dari usaha kuliner tersebut bahkan staf memberikan penjelasan mengenai pencatatan pemanfaatan insentif, dana hibah, hingga ketentuan mengenai pajak hotel dan restoran yang telah dilakukan oleh tempat usaha kuliner kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca juga Hotel dan Restoran Di India Larang Tarik Biaya Layanan ke Konsumen

Gede Suryantara selaku Kepala Seksi Pengawasan IV mengatakan bahwa klarifikasi mengenai pencatatan yang dilakukan wajib pajak merupakan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh petugas pajak, maka dari itu apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan segera ditindaklanjuti.

Sebagai tambahan, data pemicu merupakan suatu ikhtisar dari keseluruhan hasil pencocokan data yang dapat membantu mengindikasikan apakah terdapat ketidakpatuhan wajib pajak atau tidak, baik secara formal ataupun material. Data tersebut nantinya akan muncul bagi wajib pajak yang berada di bawah pengawasan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Madya Denpasar, Bali. Sebagaimana yang dimaksud data pemicu, telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-49/Pj/2016.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn