Masuk Kategori Whitelist di PPS? Simak Informasinya!

Adeline Hilary Tambunan, 13 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Secara umum, kata whitelist bisa diartikan sebagai daftar putih. Melansir KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dimana istilah kata “daftar putih’” memiliki arti berupa daftar yang memuat nama orang ataupun pekerja yang dianggap mempunyai kinerja baik dalam setiap pekerjaannya oleh perusahaan.

Dalam kegiatan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) yang telah berlangsung dan rampung pada akhir Juni 2022 ini, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah memberikan beberapa wajib pajak yang menjadi peserta program tersebut kebijakan “daftar putih” atau whitelist.

DJP melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Neilmaldrin Noor menjelaskan sebagaimana yang dimaksud dari whitelist, dimana istilah tersebut bukanlah kata yang resmi, hanya saja digunakan oleh pihak DJP guna mengidentifikasi wajib pajak yang memang sudah memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar PPh final dalam program pengungkapan sukarela (PPS), namun belum mendapatkan surat keterangan dari PPS.

Baca juga Ratusan Ribu WP Ikut PPS, Ternyata Ada Menteri yang Ikut Serta

Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang menyebabkan beberapa wajib pajak mengalami kondisi tersebut padahal telah membayar PPh final PPS. Adapun penyebabnya, antara lain:

  • Hal ini disebabkan oleh tidak rampungnya segala proses atau tahapan yang dilakukan wajib pajak tersebut dengan kata lain terjadi kegagalan sistem pada saat pengajuan permohonan PPS.
  • Penyetoran yang dilakukan pada masa peak time atau terlalu mempet dengan batas waktu PPS, sehingga penyetoran yang dilakukan tidak tervalidasi dengan baik oleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Baca juga Survey Sebut Sejumlah WP Ingin PPS Diadakan Kembali

Dengan begitu, Noor melanjutkan bahwa hanya wajib pajak yang telah membayar PPh final atas PPS saja yang masuk ke dalam kategori “daftar putih” atau whitelist. Penyetoran PPh final atas PPS sudah tidak dapat dilakukan mengingat aplikasi billing untuk pembuatan KJS PPS telah berakhir pada awal bulan Juli 2022 yang lalu.

Sebagai tambahan, melansir laman resmi DJP dimana kebijakan whitelist PPS pada beberapa wajib pajak sempat dilaksanakan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Blora, Jawa Tengah. Pelaksanaan tersebut dilakukan KPP dengan melakukan kunjungan kepada wajib pajak yang masuk ke dalam whitelist sebagai upaya dalam memberikan asistensi dengan memperlihatkan prosedur atau tahapan administrasi guna memperoleh surat keterangan PPS. Hal ini dilakukan sampai wajib pajak memenuhi syarat dan dinyatakan selesai dalam proses surat keterangan PPS ini.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn