Apakah Isu Perpajakan Berkaitan Dengan Pemblokiran Sejumlah Game Online?

Adeline Hilary Tambunan, 4 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Beberapa hari belakangan ini Indonesia ramai-ramai memperbincangkan kebijakan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) mengenai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Kebijakan tersebut tidak disambut dengan antusias melainkan dengan begitu banyak kontra hingga sampai saat ini. Hal ini dikarenakan, aturan yang ditetapkan atas kebijakan tersebut dinilai merugikan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang memiliki keahlian di bidang digital serta pelaku usaha yang kegiatan pekerjaan maupun usahanya memiliki keterkaitan dengan dunia teknologi ataupun digital.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, menyebutkan bahwa setiap PSE lingkup privat mulai dari domestik hingga asing wajib mendaftar kegiatan usahanya sebelum kegiatan usaha tersebut dijalankan di Indonesia. Penerapan kebijakan PSE memiliki tujuan dalam memberikan kemudahan serta kepercayaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, yakni dengan verifikasi atas data-data yang valid guna menghindari pemalsuan data hingga penyalahgunaan data pribadi.

Indonesia Sebagai Pasar Potensial

Tak dipungkiri Indonesia masuk dalam jajaran negara yang menjadi pasar potensial bagi para pelaku usaha, khususnya dalam dunia game online. Lebih dari 60% populasinya didominasi oleh masyarakat dalam usia produktif, hal ini membuat pelaku usaha dibidang game online mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan beberapa tahun belakangan.

Asosiasi Game Indonesia singkatnya AGI telah memperkirakan lebih dari setengahnya atau berkisar 34 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet yakni 52,6 juta, bermain game online. Jika diliat pada perhitungan pasarnya di tahun 2018 terkait jumlah biaya yang dikeluarkan dalam bermain game bisa mencapai US$1,1 miliar. Perhitungan tersebut kembali diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga sebesar US$4,3 miliar dalam beberapa tahun kedepan.

Baca juga Pungutan Pajak Streaming Film

Meskipun begitu, pencapaian tersebut tidak dalam pangsa pasar game lokal (domestik). Indonesia hanya mendapat sedikitinya yakni 0.4%. Dapat dikatakan perputaran uang dalam dunia pasar game di Indonesia telah didominasi oleh pelaku usaha layanan digital di luar negeri. Adapun, game online yang banyak dimainkan oleh masyarakat di Indonesia, seperti Dota 2, CS Go, Valorant, Mobile Legend, PUBG, Genshin Impact, dan sejenisnya.

Potensi Penerimaan Pajak

Game online memang menjadi kegemaran semua kalangan terlebih pada usia produktif. Kerap kali dijadikan penghilang rasa jenuh dan bosan, tapi beberapa belakangan ini game online pun dijadikan sebagai sumber penghasilan. Hal ini cukup menarik perhatian pemerintah diberbagai negara di dunia khususnya otoritas pajak dalam memoneterisasinya.

Pada kerangka kerja OECD dan G20 dalam proyek BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting, membahas mengenai upaya pemajakan atas produk berbasis digital. Pembahasan tersebut mengarah pada upaya dalam meminimalisir penghindaran pajak berganda (tax treaty) dengan mengangkat isu perihal tantangan perpajakan dalam era digital secara global.

Pertanyaan yang menjadi dasar perpajakan dalam rasionalitas global, seperti kapan dan di mana, berapa pajak dikenakan atas nilai transaksi, hingga profit dari bisnis digital dan tak terkecuali industri game ini merupakan suatu tantangan dalam dunia perpajakan apabila melihat dari sifat ekonomi berbasis digital yang secara fisik tidak berwujud, namun memiliki potensi yang kuat apabila dialokasikan sebagai penerimaan profit.

Merujuk dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah Indonesia telah memberikan perlakuan perpajakan secara khusus atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik singkatnya PMSE, khususya pada pelaku usaha yang menyediakan platform dan penyedia jasa luar negeri (Marketplace hingga e-Wallet seperti Paypal). Sejak awal Juli 2020 pemajakan tersebut mulai diberlakukan dan akan dikenakan PPN yakni atas pemanfaatan barang dan/atau jasa yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pada game online yang menjadi objek pajak. 

Baca juga Waw, Negara Ini Raup Untung Pajak Dari Netflix Sampai Rp 8,84 Miliar!

Otoritas pajak yang diterapkan di Indonesia kerap kali membuat beberapa perusahan digital luar negeri seperti Facebook, Google, Spotify, dan sejenisnya gelisah dengan kebijakan tersebut, lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tak hanya diburu waktu tetapi juga dikejar setoran, sehingga Indonesia sempat “terdeteksi” oleh Presiden Amerika Serikat pada era Donald Trump.

Kesimpulan

Pemajakan atas kegiatan ekonomi berbasis digital tentunya berpotensi besar dalam memberikan pendapatan yang sangat signifikan bagi negara. Jika diliat pada perkiraan perhitungan sebelumnya, yakni US$1 miliar dalam setahun atau setara dengan Rp. 14 triliun (kurs Rp. 14.000) dan dikenakan tarif PPN baru 11%, maka industri game di Indonesia dapat memberikan kurang lebih Rp. 1,54 triliun sebagai penerimaan negara dan angka tersebut baru pada PPN bagaimana dengan PPh dan/atau PTE yang sudah dipastikan akan lebih menambah penerimaan negara.

Pada Intinya, dampak yang akan muncul atas hadirnya kebijakan PSE oleh Kominfo harus lebih diperhatikan kembali, karena belum lama ini sempat terdengar juga bahwa pemblokiran pada salah satu platform digital yakni “Steam” dapat berpotensi menghambat perpajakan di Indonesia. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga harus lebih memperhatikan pada usaha kecil ataupun menengah yang menggantungkan nasib usahanya pada platform digital.

Terlepas dari polemik tersebut, belum dapat dipastikan kebenarannya apakah isu perpajakan menjadi salah satu penopang dari kebijakan PSE. Namun, satu yang perlu dicermati dalam menerapkan kebijakan baru, yakni transparansi hingga kejelasan informasi serta edukasi atas penerapannya guna menghindari adanya ‘miss’ komunikasi antara pemerintah, pemilik kegiatan usaha, hingga masyarakat. Penerapan kebijakan PSE ini juga diharapkan tidak mengganggu atau menghambat pada sektor lainnya.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn