Perkembangan Teknologi Digital Pajak di Indonesia

Mia Wulandari, 4 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Semakin berkembangnya teknologi masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan tetap bersikap selektif. Teknologi digital menjadi keyword di era industri 4.0. industri 4.0 merupakan istilah revolusi industri untuk tingkatan keempat perkembangan teknologi di dunia. Tren di era 4.0 di antaranya Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (IioT), Sistem Fisik Siber (CPS) dan lain sebagainya.

Menariknya melalui IoT versi virtual dapat dibuat di dunia nyata dan ditautkan, hal ini memungkinkan CPS untuk berkomunikasi dan melakukan pertukaran data secara real time. Teknologi ini dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah dalam bidang teknologi dan melacak proses di berbagai skala. 

Baca juga Belanja Online Dari Luar Negeri, Berapa Pajak yang Dikenakan?

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa pandemi Covid-19, membuat masyarakat lebih dituntut untuk masuk ke dalam perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana segala jenis kegiatan dilakukan di rumah mulai dari pekerjaan kantor, pemasaran, pendidikan, hingga kegiatan pemerintahan. Seperti yang terjadi di negara kita Indonesia, walaupun tahun 2020 Negara Indonesia sempat mengalami resesi dan depresi terhadap pertumbuhan ekonomi, berbagai upaya reformasi perpajakan tetap diluncurkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP).

Segala kegiatan pun dilakukan secara dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan fasilitas teknologi digital. Salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kemudian dilakukan secara daring yakni pelaksanaan administrasi perpajakan. 

Dengan adanya tantangan dalam pelaksanaan perpajakan, khususnya dalam bidang perekonomian. Menjadi peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menguatkan pilar-pilar reformasi perpajakan di Indonesia. Meskipun semua dilakukan dari rumah, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan perpajakan tetap berjalan secara online. Dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang mulai mengadopsi penggunaan teknologi digital dapat membantu mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan.

Baca juga Pungutan Pajak Streaming Film

Hal yang harus diperhatikan ketika mulai mengadopsi teknologi di bidang perpajakan di antaranya mengadopsi teknologi tidak hanya dalam administrasi perpajakan melainkan juga di seluruh administrasi pemerintahan, standar digital legal, perlindungan privasi data wajib pajak, memperhitungkan risiko terkait cyber security. Menurut International Organization for Standardization (ISO), cyber security adalah preservasi dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam cyberspace yang nantinya melindungi data-data dalam program dari serangan digital/malware.

Pada tahun 2020 serangan malware mencapai sebesar 358% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Oleh karena itu pentingnya cyber security dalam melindungi database wajib pajak. Transformasi perpajakan yang semulanya manual ke digital mendorong DJP tak henti-hentinya melakukan pembaharuan teknologi digital perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti penyederhanaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-SPT, e-Filling, dan e-Form.

Pembuatan kode pembayaran pajak juga dimudahkan melalui e-Billing. Layanan DJP online sudah dapat diakses melalui aplikasi ataupun website, pada program ini wajib pajak dapat mengakses program-program perpajakannya. Tujuannya agar memudahkan wajib pajak dimanapun dan kapanpun dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Baca juga Pemerintah Berhasil Peroleh Rp7,1 Triliun dari Platform Digital

Pada awalnya wajib pajak mengantre di kantor pelayanan pajak, sekarang sudah dapat dilakukan dari rumah. Berbagai keuntungan yang diperoleh yakni tidak membutuhkan waktu yang lama pada saat mendapatkan pelayanan administrasi perpajakan, fleksibel, layanan 24 jam, efektif dan efisien. DJP tengah menggencarkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) menuju sistem administrasi perpajakan yang berbasis layanan elektronik, terintegritas, akurat, dan memudahkan pengawasan perpajakan di Indonesia.

PSIAP atau Core Tax Administration System diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.03/2020 yang merupakan kelanjutan dari ikhtisar reformasi perpajakan. Tim yang ditugaskan sebagai tim PSIAP berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Menkeu berharap dengan adanya gancaran terbaru, tax ratio terhadap PDB dapat meningkat signifikan dan berkesinambungan.

Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, PSIAP sudah mencapai 47% dan ditargetkan selesai pada Oktober 2023, sehingga paling lambat dapat diimplementasikan kepada publik mulai 1 Januari 2024. Tujuan pembaruan sistem ini yakni mewujudkan instansi perpajakan yang kuat, dan akuntabel, membangun sinergi optimal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Baca juga Penandatanganan MLC Pilar I Ditunda OECD, Kapan Diputuskan?

Seiring dengan pembaharuan teknologi digital perpajakan di Indonesia, tidak hanya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pelayanan administrasi perpajakan tetapi diyakini dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dan berkesinambungan. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan di masa pandemi Covid-19. Salah satu program digital di sektor perpajakan diantaranya e-SPT, e-Filling, e-Form. masyarakat dituntut beradaptasi dan mulai mengaplikasikan teknologi digital, sehingga menciptakan pelayanan yang fleksibel, transparan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn