Survey Sebut Sejumlah WP Ingin PPS Diadakan Kembali

Survey Sebut Sejumlah WP Ingin PPS Diadakan Kembali

Putri Novani Khairizka, 4 months ago
Media-Image

Jakarta - Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo telah menyampaikan bahwa program pengampunan pajak atau yang dikenal dengan tax amnesty tidak dapat dilakukan secara berulang karena menciptakan mentalitas yang buruk bagi wajib pajak.

Pernyataan ini menjawab sebuah hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 9-12 Juli 2022 melalui telepon dengan 1.246 sampel responden. Dalam Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara virtual, Prastowo mengatakan Permanent Tax Amnesty menjadi buruk bagi kepatuhan pajak dalam jangka panjang karena wajib pajak akan menyicil kepatuhannya.

Berdasarkan hasil survey, umumnya responden telah cukup untuk mendukung penerapan sanksi tegas yaitu sebesar 27,9 persen ataupun program Program Pengungkapan Sukarela kembali dilakukan sebesar 26,8 persen bagi wajib pajak yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty.

Baca juga Apindo Beberkan Tax Amnesty Jilid II Ternyata Ide Pengusaha

Sementara itu, kelompok responden yang mengetahui Program Pengungkapan Sukarela ataupun kelompok yang mengetahui Program Pengungkapan Sukarela dan memiliki penghasilan lebih dari Rp4 juta per bulan lebih banyak yang setuju apabila Program Pengungkapan Sukarela diadakan kembali.

Pengadaan ini diharapkan diadakan kembali bagi wajib pajak yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty dimana masing-masing 46,5 persen dan 49,5 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa wajib pajak yang mengetahui Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty dan memiliki pendapatan lebih dari Rp4 juta per bulan untuk diberikan kesempatan PPS kembali.

Baca juga Tax Amnesty Usai, Pesertanya Dari Karyawan Hingga Youtuber!

Prastowo juga menjelaskan apabila tax amnesty menjadi permanen, maka wajib pajak akan mencicil kepatuhan tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan pada otoritas. Ia pun mengatakan tidak sepakat, menurutnya DPR dan pengusaha perlu sepakat jika pengampunan tersebut diberikan terlalu sering sehingga akan menciptakan mentalitas yang tidak baik.

Sebelumnya tax amnesty telah diadakan hingga 30 Juni 2022, melalui tax amnesty wajib pajak mendapatkan keuntungan seperti bebas dari sanksi dan denda. Adapun, denda administrasi sebesar 200 persen ditetapkan saat DJP menemukan harta yang tidak atau belum dilaporkan hingga batas waktu terakhir Program Pengungkapan Sukarela.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn