Apa Itu Tax Holiday?

Apa Itu Tax Holiday?

Yohana Fransiska Aurelia Vivian, 10 days ago
Media-Image

Jakarta - Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sampai saat ini masih saja memiliki masalah berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan demikian, pemerintah pun selalu berupaya menarik investor agar mau membangun usahanya di Indonesia dan meningkatkan penanaman saham. Salah satu upaya dalam mendukung misi tersebut adalah dengan membuat kebijakan tax holiday.

Mendengar istilah tax holiday mungkin akan memberikan kita kesalahpahaman dan berpikir bahwa itu adalah pajak yang dikenakan saat berlibur. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih mendalam mengenai apa itu tax holiday dan bagaimana ketentuan perpajakannya?

 

Pengertian Tax holiday

Istilah tax holiday mungkin terkesan unik bahkan membuat kita tertawa ketika mendengarnya sehingga memberikan kita kesalahpahaman. Namun, tax holiday bukanlah pajak yang dikenakan saat berlibur atau hari libur. Tax holiday adalah pemberian insentif pajak yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang melakukan transisi perekonomian dengan tujuan untuk menarik investasi asing langsung. Adapun David Holland dan Richard J. Van dalam tulisannya yang berjudul Income Tax Incentive for Investment menyebutkan bahwa tax holiday diberikan kepada perusahaan investor.

Tax holiday merupakan salah satu fasilitas perpajakan atau bentuk insentif yang berlaku dan dapat digunakan oleh perusahaan yang baru berdiri untuk menarik investasi langsung yang mana insentif ini dapat berupa pembebasan pembayaran pajak penghasilan pajak atau dapat berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri pada jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, munculnya tax holiday didasari pada pernyataan yang tercantum di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

Tidak mengherankan jika tax holiday ini dianggap sebagai suatu insentif pajak yang paling “baik hati atau dermawan”. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan dapat menikmati tax holiday dengan mudah. Hal ini dikarenakan seorang investor harus memenuhi beberapa syarat industri pionir, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, membawa teknologi baru, masuk ke daerah-daerah kecil, serta memberikan nilai plus bagi industri.  

 

Dasar Hukum Tax holiday

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Dalam UU ini, pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal dan bagi perluasan usahanya.

Undang-Undang Penanaman Modal ini juga menjadi dasar pembentukan aturan baru terkait teknis fasilitas insentif, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2011 mengenai Pemberian Insentif atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Selanjutnya, PMK No.130/PMK.011/2011 tersebut mengalami beberapa perubahan hingga lahir aturan terbaru yang diatur dalam PMK No. 130/PMK.010/2020 mengenai Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan tax holiday terbaru ini sudah berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2020. Pada peraturan ini, pemerintah menambahkan kriteria wajib pajak yang diperbolehkan menerima fasilitas tax holiday. Kriteria tersebut adalah memiliki komitmen untuk menjalankan rencana penanaman modal paling lambat selama 1 (satu) tahun setelah keputusan pengurangan PPh Badan.

 

Fasilitas Tax holiday yang Diberikan

Pemberian fasilitas tax holiday tersebut telah diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Fasilitas yang diberikan tersebut, antara lain pengurangan penghasilan neto paling tinggi sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian paling lama 10 tahun, serta pengenaan PPh Pasal 26 atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif yang ditetapkan P3B lebih rendah.

Sementara itu, ketentuan terkait fasilitas tax holiday bagi penanam modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Kemudian, bagian wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas tax holiday wajib melakukan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan tax holiday secara berkala kepada DJP dan komite verifikasi yang isi laporannya mencakup laporan penggunaan dana yang ditempatkan pada pihak perbankan di Indonesia dan laporan realisasi penanaman modal yang sudah diaudit.

 

Syarat yang Harus Dipenuhi Wajib Pajak Tax holiday

Tidak semua perusahaan dapat menikmati tax holiday dengan mudah. Adapun, beberapa syarat yang harus dipenuhi wajib pajak tax holiday untuk memperoleh fasilitas tax holiday sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2020. Syarat pertama, yaitu wajib pajak tax holiday harus merupakan Industri Pionir yang sudah berstatus sebagai Badan Hukum Indonesia, seperti industri pesawat terbang, industri kereta api, industri logam, industri minyak bumi, dan lain sebagainya. Industri pionir tersebut juga harus mempunyai keterkaitan yang luas, mampu memberikan inovasi teknologi baru, mampu memberikan nilai tambah, serta mampu memberikan nilai strategis dalam ekonomi sosial.

Kedua, wajib pajak yang berhak memperoleh tax holiday merupakan wajib pajak yang menanam modal baru yang belum pernah diterbitkan keputusan tentang pemberian mengenai penolakan pengurangan PPh Badan dan beberapa keputusan lainnya. Beberapa keputusan lain tersebut diantaranya adalah pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu sesuai yang diatur dalam Pasal 31A UU PPh, keputusan tentang pengenaan PPh pada Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudian di Kawasan Ekonomi Khusus, serta pemberitahuan tentang pemberian pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha sesuai Pasal 29A Peraturan Pemerintah.

Ketiga, wajib pajak memiliki rencana investasi atau penanaman modal baru minimal sebesar Rp 100 miliar dengan nilai fasilitas, yaitu pengurangan pajak sebesar 100% dari jumlah PPh Badan dengan nilai modal minimal sebesar Rp 500 miliar, atau pengurangan pajak sebesar 50% dari jumlah PPh Badan dengan nilai modal minimal sebesar Rp 100 miliar dan maksimal kurang dari Rp 500 miliar. Adapun pengurangan PPh Badan ini dibedakan jangka waktu penerapannya tergantung pada nilai modal, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Lima tahun bagi penanam modal baru dengan nilai minimal Rp 500 miliar dan maksimal kurang dari Rp 1 triliun,
  2. Tujuh tahun bagi penanam modal baru dengan nilai minimal Rp 1 triliun dan maksimal kurang dari Rp 5 triliun,
  3. Sepuluh tahun bagi penanam modal baru dengan nilai minimal Rp 5 triliun dan maksimal kurang dari Rp 15 triliun,
  4. Lima belas tahun bagi penanam modal baru dengan nilai minimal Rp 15 triliun dan maksimal kurang dari Rp 30 triliun,
  5. Dua puluh tahun bagi penanam modal baru dengan nilai maksimal Rp 30 triliun.

Keempat, wajib pajak atau penanam modal harus memenuhi kebutuhan besaran perbandingan utang dan modal sebagaimana diatur dalam PMK No.169/PMK.10/2015 mengenai Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan.

Kelima, wajib pajak atau penanam modal harus memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana penanaman modalnya paling lambat dimulai satu tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh Badan. Komitmen yang dijalankan ini harus menjadi dasar tercapainya tujuan.

 

Jenis Industri Pionir yang Berhak Atas Tax Holiday

Sesuai dengan PMK No.130/PMK.010/2020 bahwa industri pionir yang berhak dan diperbolehkan menikmati fasilitas tax holiday. Industri tersebut di antaranya, seperti industri logam dasar hulu, seperti besi baja dan bukan besi baja; industri kimia dasar organik dan anorganik; industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas; industri bahan baku utama farmasi; industri pembuatan komponen alat elektronik dan telematika; industri komponen robot; industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin; industri kendaraan bermotor; industri ekonomi digital yang mencakup pengolahan data; dan industri lain yang diatur dalam PMK No. 130/PMK.010/2020.

 

Kesimpulan

Pada dasarnya tax holiday adalah kebijakan yang banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang dengan tujuan menarik investor. Adanya penerapan tax holiday dan banyaknya investor yang mau menanamkan modalnya tentu akan memberikan banyak manfaat bagi negara, seperti meningkatnya pendapatan negara, tersedianya lapangan pekerjaan, dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn