Pelihara Anjing Kena Pajak? Simak Aturan di Indonesia

Pelihara Anjing Kena Pajak? Simak Aturan di Indonesia

Adeline Hilary Tambunan, 10 days ago
Media-Image

Jakarta - Kegemaran terhadap berbagai hewan sudah bukan hal asing lagi di telinga kita. Hal tersebut sudah menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka pencinta binatang. Tak hanya kucing dan anjing bahkan hewan yang masuk ke dalam golongan karnivora yang mana hewan buas seperti harimau pun menjadi pilihan untuk dipelihara oleh salah satu Youtuber di Indonesia.

Kita tahu bahwa memelihara hewan dapat memberikan manfaat Kesehatan, baik jiwa maupun raga. Beberapa ahli dan peneliti pun mengatakan peliharaan tersebut dapat meminimalisir stres hingga menurunkan tekanan darah pada pemilik hewan tersebut. Namun tahukah kita jika di Indonesia menerapkan pajak atas hewan peliharaan, khususnya pada anjing?

 

Sejarah Pajak Anjing

Pengenaan pajak atas kepemilikan anjing awalnya diterapkan pada era Kolonial Belanda ketika berada di Indonesia pada tahun 1906. Aturan tersebut tertulis pada Staatsblad Nomor 283 tahun 1906 yang berisi perihal kewajiban pemilik dalam melaporkan jumlah anjing peliharaannya, membayar pajak atas anjing tersebut, memberikan dog tag (tanda pengenal), serta sanksi atau hukuman yang diberikan bagi si pelanggar.

Pemberlakuan pajak tersebut dilakukan guna mencegah penyakit rabies (anjing gila) yang cukup mengkhawatirkan pada saat itu dan hal ini menjadi bentuk upaya pemerintahan kolonial belanda dalam mencegah penyakit tersebut.

Pada masa kemerdekaan Indonesia pemberlakuan pajak tersebut masih bertahan. Namun peraturan tersebut telah dilimpahkan berdasarkan kebijakan daerah atau menjadi Pajak Daerah. Hal ini tertuang pada Undang - Undang Darurat No. 11/1957, dimana pajak atas hewan peliharaan anjing adalah wewenang dari daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya). Adapun beberapa daerah yang menerapkan pajak tersebut, yaitu :

1. Yogyakarta

Menjadi salah satu daerah yang ikut menerapkan pajak anjing. Hal ini tertuang pada peraturan daerah (Perda) Yogyakarta No. 21/1960 perihal Pajak Anjing. Tarif yang dikenakan atas pajak anjing di daerah ini dibagi menjadi 2, yakni Rp. 15 untuk jenis anjing domestik (biasa) dan Rp. 30 untuk jenis anjing ras (mewah). Adapun ketentuan perpajakan atas anjing tersebut, antara lain:

  • Pemilik berdomisili Yogyakarta
  • Pemilik anjing baik jenis domestik maupun ras
  • Umur anjing sudah di atas 6 bulan
  • Dog tag (tanda pengenal) bagi pemilik yang sudah melunasi pajak anjing
  • Pembayaran pajak dalam waktu 1 tahun sekali.

2. Surakarta

Selanjutnya daerah Surakarta yang ikut menerapkan pajak anjing. Hal ini tertuang pada peraturan daerah (Perda) Tingkat II Surakarta No. 12/1994 perihal pungutan pajak anjing. Tarif yang dikenakan atas pajak anjing di daerah ini dibagi menjadi 2, yakni Rp. 2,000/ekor untuk jenis anjing domestik (biasa) dan Rp. 10,000/ekor untuk jenis anjing ras (mewah). Adapun ketentuan perpajakan atas anjing tersebut, antara lain:

  • Pemilik berdomisili Surakarta
  • Pemilik anjing baik jenis domestik maupun ras
  • Pengecualian pajak dilakukan untuk anjing yang berumur kurang dari 3 bulan, anjing yang diperuntukkan dalam kegiatan dinas negara, serta anjing yang diperuntukkan sebagai ilmu pengetahuan
  • Penning (tanda pengenal) bagi pemilik yang sudah melunasi pajak anjing
  • Pembayaran pajak dalam waktu 1 tahun sekali.

3. Surabaya

Daerah ini pun juga ikut menerapkan pajak anjing. Hal ini tertuang pada peraturan daerah (Perda) Surabaya No. 39 tahun 1955 perihal pungutan pajak anjing. Pemberlakuan pajak anjing di daerah ini pun hampir sama pada saat era kolonial belanda, perbedaannya hanya di tarif saja.

Setelah mengalami perubahan, tarif yang dikenakan ialah Rp. 250/ tahun untuk jenis anjing domestik (biasa) dan untuk anjing ras (mewah) dibagi berdasarkan jumlah anjing yang dipelihara, yakni untuk yang pertama dikenakan Rp 1.500/tahun, yang kedua Rp. 2,500/tahun, serta yang ketiga Rp. 5,000/tahun. Selain itu pada anjing berjenis campuran pun juga ikut dikenakan dengan tarif Rp 1,000/ekor setiap tahunnya. Adapun ketentuan perpajakan atas anjing tersebut, antara lain :

  • Pemilik berdomisili Surabaya
  • Pemilik anjing baik jenis domestik, ras, maupun campuran
  • Dog tag (tanda pengenal) bagi pemilik yang sudah melunasi pajak anjing
  • Pembayaran pajak dalam waktu 1 tahun sekali disesuaikan dengan jumlah dan kategori tarif anjingnya.

Seiring berjalannya waktu pemberlakuan pajak atas peliharaan anjing mulai meredup, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pemilik anjing dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Jangankan penyetoran atas pajak anjing, terkait pajak pribadi atau badan pun masih kecil (rendah) di beberapa kota, sehingga pajak anjing pun hanya tersisa perihal informasi kepemilikan hewan tersebut.

Kini, pajak anjing tidak diberlakukan lagi dan hanya tersisa imbauan terkait pendataan kepemilikan anjing. Alasan tidak adanya maklumat ialah karena kesadaran para pemilik anjing terhadap pendataan dan pembayaran pajak anjing tergolong rendah.

Kemudian, terdapat penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 199 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengendalikan tingkat rabies. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta, Sri Hartati, disebutkan bahwa pemilik anjing berkewajiban untuk memberikan vaksinasi rabies minimal satu tahun sekali dan pemasangan mikrocip anjing berisikan nomor identifikasi, nama, alamat, jenis kelamin, identitas pemilik, hingga riwayat vaksinasi. 

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn