Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp853,6 Triliun, Menkeu Sebut Pertumbuhan Yang Tinggi

Putri Novani Khairizka, 10 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara sampai 30 April 2022 telah mencapai Rp853,6 triliun atau tumbuh hingga 45,9 persen secara tahunan atau year on year. Pencapaian tersebut didukung dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp177,4 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp676,1 triliun.

Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal dan Dana Transfer Daerah dalam RU APBN tahun 2023 pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Sri Mulyani menyampaikan, saat ini penerimaan negara memang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa tinggi sampai dengan akhir April. Diperkirakan sampai akhir Mei masih akan terus bertahan.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan outlook penerimaan negara sampai dengan akhir tahun 2022 telah mencapai Rp2.266,2 triliun atau lebih tinggi Rp420,1 triliun dari target APBN 2022 yang sebesar Rp1.846,1 triliun.

Hal ini juga mengartikan berita baik jika Indonesia memiliki pendapatan Rp420 triliun di atas yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Sementara itu, realisasi belanja hingga April 2022 telah mencapai Rp750,5 triliun yang terdiri dari belanja kementerian lembaga (K/L) Rp253,6 triliun, belanja non-K/L Rp254,4 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp242,4 triliun.

Sri Mulyani pun menjelaskan outlook belanja negara akan meningkat hingga Rp3.106,4 triliun dari yang mulanya Rp2.714,2 triliun. Peningkatan belanja ini digunakan untuk subsidi energi, tambahan bantuan sosial, dan kompensasi BBM dan listrik.

Ia pun menambahkan, hal ini menjadi konsekuensi jika ingin melindungi daya beli masyarakat dengan menahan harga yang melonjak amat tinggi di seluruh dunia untuk energi dan subsidi.

Pemerintah pun berkomitmen untuk menurunkan deficit pada APBN tahun 2022. Hal ini selaras dengan kebijakan konsolidasi fiskal dengan deficit akan kembali paling tinggi sebanyak 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023. Pemerintah pun masih tetap ekspansif dengan menjaga keseimbangan antara kemampuan menjaga momentum pemulihan dengan pengendalian risiko fiskal jangka menengah serta mendorong pembiayaan inovatif dengan kerja sama BUMN, swasta, dan Badan Layanan Umum (BLU).

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn