Yuk, Kenali Lebih Dalam SPT Masa PPN 1111 DM

Putri Novani Khairizka, 11 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Tiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dengan formulir 1111. Namun, khusus untuk beberapa PKP dapat menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111 DM (deemed).

Kemudian, apa itu SPT Masa PPN 1111 DM? siapa saja kah yang dapat menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM? simak penjelasan berikut.

Formulir SPT Masa PPN 1111 DM adalah formulir SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak berupa PPN yang dilakukan oleh beberapa PKP tertentu. Hal ini menunjukkan dalam perhitungan pajaknya menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan.

Dalam hal ini, PKP akan memperoleh pajak masukan bukan dari hasil pembelian. Namun, pajak masukan tersebut diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus tersendiri dengan dasar pengenaannya yang diperoleh dari pajak keluaran.

Adapun, dua acara dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, yaitu pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan dan pengkreditan pajak masukan dengan pajak pengeluaran.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2013, tiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha yang dalam satu tahun pajak tidak lebih dari jumlah tertentu wajib untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik.

Formulir SPT Masa PPN 1111 DM

Formulir SPT Masa PPN 1111 DM ialah formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang dari penyerahan barang atau jasa oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang omzetnya tidak lebih dari Rp1.800.000.000 dalam satu tahun pajak; Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran emas; dan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran sepeda motor bekas.

Formulir SPT Masa PPN 1111 DM terdiri dari:

  1. Formulir SPT Masa PPN 1111 DM berupa induk SPT
  2. Formulir SPT Masa PPN 1111 A DM berupa daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur
  3. Formulir SPT Masa PPN 1111 R DM berupa daftar pengembalian BKP dan JKP oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Pengguna SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa PPN 1111 DM dengan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari jumlah Rp1.800.000.000 dalam hal PKP tersebut telah memenuhi syaratnya, yaitu memiliki peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak lebih dari Rp 1.800.000.000 untuk tiap 1 tahun buku; dan wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

SPT Masa PPN 1111 DM dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu ialah penyerahan kendaraan bermotor bekas dan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Besaran Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pun dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, sebesar 90% dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau 80% dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Cara Menghitung PPN Atas PKP

Penghitungan PPN ini berlaku untuk yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari jumlah Rp1.800.00.000.

Besaran Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar 60% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak atau 70% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran pun dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan, PPN yang wajib disetor pada tiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) ialah sama dengan 4% dari Dasar Pengenaan Pajak dan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ialah sama dengan 3% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Contoh:

PKP X memiliki omset sebesar Rp1,2 miliar, pada masa Februari melakukan penyerahan JKP sebesar Rp155.000.000 dan penyerahan BKP Rp220.000.000. Berapakah PPN yang harus dibayar?

Jawab:

Pajak keluaran atas JKP= 10% x penyerahan JKP= Rp15,5 juta

Pajak keluaran atas BKP= 10% x penyerahan BKP= Rp22 juta

Total Pajak Keluaran= Rp37,5 juta

Pajak Masukan atas JKP= 70%x Pajak Keluaran JKP= Rp10,85 juta

Pajak Masukan atas BKP= 60% x Pajak Keluaran BKP= Rp13,2 juta

Total Pajak Masukan= Rp24,05 juta

PPN yang harus dibayar= Pajak Keluaran- Pajak Masukan

PPN yang harus dibayar= Rp 37,5 juta- Rp24,05 juta= Rp13,45 juta

Cara Menghitung PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sama dengan 1% dari Dasar Pengenaan Pajak berupa peredaran usaha.

Kemudian, besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar 90% dari Pajak Keluaran. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang melakukan tindak penyerahan atas kendaraan bermotor bekas secara eceran.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak Y pada bulan September 2020 memiliki omzet dari penyerahan kendaraan bermotor bekas sejumlah Rp700.000.000. berapakah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang?

Jawab:

Pajak Keluarannya ialah Rp 70.000.000.

Pajak Masukan= 90% x Rp 70.000.00= Rp63.000.000.

PPN terutang ialah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan yaitu
Rp 70.000.000-Rp63.000.000= Rp7.000.000.

PPN terutang dengan menggunakan perhitungan cara lain, yaitu 1% x Pajak Keluaran= 10% x Rp70.000.000. Totalnya ialah Rp7.000.000.

Cara Menghitung PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Penyerahan emas perhiasan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP tersebut ialah nilai lain yang ditetapkan sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian.

DPP tersebut pun, dalam hal penyerahan emas perhiasan oleh Pengusaha Kena Pajak emas perhiasaan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, DPP berjumlah sebesar 20% dari selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat yang terkadung di dalam emas perhiasan tersebut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak X pada bulan Oktober 2020 memiliki omzet dari penyerahan emas perhiasan sejumlah Rp900.000.000. Berapakah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan emas perhiasan tersebut?

Jawab:

Pajak Keluaran= Rp90.000.000.

Pajak Masukan menggunakan rumus 80% x Rp90.000.000= Rp 72.000.000.

Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan rumus Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan. Maka, Rp 90.000.000-Rp72.000.000= Rp18.000.000.

Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan menggunakan perhitungan menggunakan cara 10% x 20% x Rp900.000.000 menjadi 10% x Rp180.000.000= Rp18.000.000.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn