Faktur Pajak Dianggap Tak Buat, Hati Hati Kena Sanksi

Putri Novani Khairizka, 4 hari yang lalu
Media-Image
Sanksi Pelanggaran Pajak Dikurangi

Jakarta - Atas faktur pajak yang dianggap tidak dibuat tidak buat, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan terkena sanksi administratif. Selain itu, pajak masukan yang tercantum pun tidak dapat dikreditkan.

Sesuai dengan aturan dalam Pasal 33 ayat 1 PER-03/PJ/2022, apabila pembuatan melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat sesuai yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 atau Pasal 4 ayat 3, faktur pajak itu pun akan dianggap tidak dibuat. Melalui penggalan Pasal 33 ayat 2 PER-03/PJ/2022, disebutkan Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak sesuai yang dimaksud pada ayat 1 akan dikenai sanksi administrasi sesuai Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3, selain sanksi administratif, terdapat pula Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam faktur pajak dianggap tidak dibuat tersebut termasuk dalam pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat 2 PER-03/PJ/2022, faktur pajak ini wajib dibuat pada saat berikut:

  1. Ketika penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
  2. Ketika penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan
  3. Ketika ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
  4. Ketika penerimaan pembayaran dalam penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
  5. Ketika hal lainnya sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Ketika penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta saat ekspor Barang kena Pajak tidak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, seluruhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun, peraturan dalam Pasal 4 ayat 3 PER-03/PJ/2022 berlaku untuk faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan ini dapat dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak atua Jasa Kena Pajak. Sesuai dengan PER-03/PJ/2022, dijelaskan Ditjen Pajak (DJP) juga memberikan contoh mengenai faktur pajak yang dianggap tidak dibuat. Contoh ini tercantum dalam lampiran huruf A angka 6.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn