Pajak Profesi: Status Karyawan, Objek Penghasilan, dan Kewajiban Pajak Pegawai BUMN

Putri Novani Khairizka, 10 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - BUMN ialah singkatan dari badan usaha milik negara. Sesuai dengan kepanjangannya, BUMN artinya perusahaan yang saham seluruhnya dimiliki oleh negara. BUMN juga merujuk pada perusahaan yang sebagian besar atau minimal 51 persen sahamnya dikuasai oleh negara.

Adapun tujuan pendirian BUMN ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN ialah perusahaan yang memiliki tanggung jawab langsung dan penuh pada pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian BUMN. Saham yang dimiliki pemerintah di perusahaan BUM adalah bentuk penyertaan kekayaan yang dipisahkan.

Tujuan BUMN

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dijelaskan melalui Pasal 2 bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN, dijelaskan tujuannya sebagai berikut:

  1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional secara umum dan penerimaan negara secara khusus
  2. Mendapatkan keuntungan
  3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang atau jasa dengan mutu tinggi serta memadai dalam rangka pemenuhan hajat hidup masyarakat
  4. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan pada sektor swasta dan koperasi
  5. Turut aktif memberikan bimbingan serta bantuan kepada pengusaha dengan golongan ekonomi yang lemah, masyarakat, dan koperasi.
  6. BUM adalah pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan peranan penting dalam menyelenggarakan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai UUD 1945.

Fungsi BUMN

BUMN memiliki fungsi di antaranya yaitu:

  1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak dimiliki oleh swasta
  2. Merupakan alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian
  3. Sebagai pengelola dari cabang produksi sumber daya alam bagi masyarakat banyak
  4. Sebagai penyedia layanan kebutuhan masyarakat
  5. Sebagai penghasil barang dan jasa untuk pemenuhan orang banyak
  6. Sebagai pelopor bagi sektor usaha yang belum dijalani oleh pihak swasta
  7. Pembuka lapangan pekerjaan
  8. Penghasilan devisa negara
  9. Membantu pengembangan usaha kecil koperasi
  10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat dalam berbagai lapangan usaha.

Status Karyawan BUMN

Status kepegawaian BUMN ialah sebagai karyawan yang berlaku pada karyawan swasta yang terikat dengan kontrak perjanjian kerja. sehingga karyawan BUMN tidak lagi masuk ke dalam kategori ASN atau Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 PER-16/PJ/2016, karyawan BUMN dikategorikan sebagai pegawai tetap karena menerima dan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur serta karyawan BUMN yang bekerja sesuai dengan kontrak jangka waktu tertentu serta menerima atau memperoleh penghasilan dengan jumlah tertentu secara teratur.

Dasar Hukum Perpajakan Karyawan BUMN

Berikut dasar hukum yang berlaku bagi ketentuan pajak karyawan BUMN yaitu, Pasal 1,3,9,10,13,16,22,23,24,25 PER-16/PJ/2016 mengenai pedoman teknis tata cara pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 untuk jasa, pekerjaan, dan kegiatan orang pribadi; Pasal 21 ayat 11 UU Nomor 36 Tahun 2008, mengenai pajak penghasilan; Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, mengenai pajak penghasilan; PMK-101/PMK.010/2016 mengenai penyesuaian besaran PTKO; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan tentang jasa, pekerjaan, dan kegiatan orang pribadi; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 mengenai besaran biaya pensiun atau biaya jabatan yang dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

Objek Penghasilan dan Hak Perpajakan Karyawan BUMN

Berdasarkan sumber penghasilannya, objek pajak untuk profesi karyawan Badan Usaha Milik Negara ialah penghasilan tetap yang memiliki sifat teratur seperti gaji dan tunjangan.

Adapun, haknya ialah jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak untuk penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang terkait, kecuali untuk PPh Pasal 21 memiliki sifat final.

Kewajiban Perpajakan Karyawan BUMN

  1. Karyawan BUMN wajib memiliki surat pernyataan yang berisikan jumlah tanggungan keluarga di awal tahun kalender atau sejak menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 sejak mulai bekerja. Dalam hal ini akan terjadi perubahan tanggungan keluarga untuk wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya pada pemotong PPh Pasal 21 sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
  2. Pemotong PPh Pasal 21 wajib untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yag terutang tiap bulan kalender. Pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 pun wajib untuk membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 untuk tiap penerima penghasilan. Hal ini menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang setiap Masa Pajak. Hal ini wajib untuk disimpan catatan atau kertas kerja perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemotong PPh Pasal 21 wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap atau penerima pensiun berkala dengan jenjang paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti potong PPh Pasal 21 wajib diberikan paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti. Pemotong PPh Pasal 21 pun harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap. Dalam 1 bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan yang dilakukan lebih dari dari 1 kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 ini juga hanya dapat dibuat sekali untuk 1 bulan kalender.
  4. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 setiap masa pajak wajib untuk disetor ke kantor pas atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan. Paling lama sepuluh hari setelah masa pajak berakhir.

DPP Karyawan BUMN

Jumlah penghasilan bruto yang didapatkan atau diperoleh karyawan BUMN yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat yang dibayarkan akan dikurangi dengan biaya jabatan yang sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jumlah paling tinggi ialah Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.

Setelah itu dapat dikurangkan dengan iuran terkait gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang dasarnya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang disetarakan dengan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.

akan diperoleh pula penghasilan neto dan penghasilan neto ini, kemudian dikurangkan dengan PTKP untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikalikan dengan tarif untuk memperoleh pajak penghasilan yang terutang.

Tarif ini dikenakan pada karyawan BUMN sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak. Adapun, berikut tarif lapisan penghasilan kena pajak:

  1. 5% untuk 0-Rp50.000.000
  2. 15% untuk Rp50.000.000-Rp250.000.000
  3. 25% untuk Rp250.000.000-Rp500.000.000
  4. 30% untuk lebih dari Rp500.000.000

Kemudian, atas penghasilan karyawan BUMN berupa THR dan penghasilan jenis lainnya, memiliki sifat yang tidak tetap dan umumnya diberikan sekali dalam setahun. Lalu, cara hitunganya ialah selisih lebih PPh terutang termasuk bonus untuk dikurangi PPh terutang tanpa bonus.

Pada akhir tahun, total jumlah PPh terutang yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dikreditkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh 25/29 di akhir tahun.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn