Webinar Serba Serbi Program Pengungkapan Sukarela

Tommy, 10 hari yang lalu
Media-Image

Indonesia - Pemerintah telah menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) semenjak 1 Januari 2022.

Pajakku sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut mendukung program pemerintah dalam mensosialisasikan PPS kepada Wajib Pajak dengan mengadakan webinar yang mengusung tema “Serba Serbi Program Pengungkapan Sukarela” pada hari Rabu, 12 Januari 2021 lalu. Webinar diadakan dengan mengundang pembicara langsung dari instansi vertikal DJP.

Putar ulang webinar di Youtube resmi Pajakku TV

Ibu Dian Anggreani, Penyuluh Pajak Ahli Madya dari Dit P2Humas DJP, mengatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela sendiri merupakan sebuah kesempatan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban pajak yang belum mereka lakukan secara sukarela dengan cara membayarkan PPh Final dari harta yang mereka ungkapkan nantinya.

Beliau kemudian menekankan kembali bahwa PPS bukanlah program untuk mengungkapkan harta, namun untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Apabila Wajib Pajak belum melaporkan pajaknya secara sukarela dalam SPT Tahunan, maka diberikan kesempatan melalui PPS untuk melaporkan kewajiban tersebut secara sukarela.

Dalam PPS, terdapat dua kebijakan yang bisa diikuti oleh wajib pajak, tergantung dengan pemenuhan kriteria mereka.

1.   Kebijakan I (Wajib Pajak Orang Pribadi & Badan)

Kebijakan I merupakan untuk Wajib Pajak OP dan Badan yang sebelumnya pernah menjadi peserta program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, namun belum sepenuhnya melaporkan harta dan membayarkan PPh Finalnya.

  • Basis Pengungkapan: Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan sebelumnya dalam Tax Amnesty
  • Tarifnya:

Harta yang dideklarasikan di luar negeri = 11%

Harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri = 8%

Harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy = 6%

2.   Kebijakan II (Wajib Pajak Orang Pribadi)

Kebijakan II merupakan untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan hartanya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020.

  • Basis Pengungkapan: Harta Perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
  • Tarif:

Harta yang dideklarasikan di luar negeri = 18%

Harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri = 14%

Harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy = 12%

Dua keuntungan utama yang didapatkan oleh wajib pajak apabila berpartisipasi dalam PPS tentunya mendapatkan tarif yang lebih kecil dari seharusnya dan juga perlindungan data. Peserta PPS akan dibebaskan dari sanksi yang sesungguhnya dan dikenakan tarif PPS yang lebih kecil. Data atau informasi milik peserta PPS yang bersumber dari SPPH juga tidak dapat digunakan oleh pihak lain untuk dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana dalam WP.

Selanjutnya, Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak, Denty Mutiara, menjelaskan cara mengungkapkan harta dilakukan secara elektronik melalui e-form Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). PPS kali ini dilakukan secara daring dan proses kerjanya mirip dengan cara pelaporan SPT online ujarnya. Wajib pajak bisa menggunakan aplikasi yang disediakan melalui https://pajak.go.id/pps. Terdapat beberapa catatan penting yang disampaikan olehnya terkait penyampaian SPPH, yaitu:

  • Bisa menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya apabila peserta PPS ingin melakukan pembetulan SPPH
  • Bisa mencatu SPPH dengan cara mengisikan SPPH selanjutnya dengan nominal 0
  • Apabila sudah mencabut SPPH, tidak bisa lagi untuk melaporkan SPPH untuk berikutnya

Dalam SPPH terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh peserta PPS yaitu:

  • NTPN
  • Daftar rincian harta bersih
  • Daftar Utang
  • Pernyataan repatriasi dan/atau investasi

Nah apabila sudah melaporkan SPPH, wajib pajak peserta PPS bisa membuat bukti potong melalui aplikasi PPS atau di luar aplikasi PPS. Lalu setelah itu, barulah peserta PPS membayarkan PPh Final. Apabila berhasil, sistem milik DJP akan menerbitkan surat keterangan (SKET) sebagai bukti wajib pajak telah mengikuti PPS.

Sedikit catatan, bagi wajib pajak yang menginvestasikan atau merepatriasikan hartanya, wajib menyampaikan Laporan Realisasi melalui lama DJP. Peserta PPS harus melaporkan harta yang repatriasi dan investasikan.

Diingatkan juga oleh Ibu Denty Mutiara untuk mengungkapkan harta dengan benar. Karena setiap kebijakan memiliki sanksi apabila nantinya DJP mendapati masih ada harta yang kurang diungkap oleh wajib pajak peserta PPS.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn