Cara Penyetoran Bea Materai ke Kas Negara

Jeven , 6 bulan yang lalu
Media-Image

Jakarta - Bea Meterai adalah pajak atas dokumen baik dokumen dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea meterai sendiri hanya dikenakan hanya satu kali untuk setiap dokumen.

Dilansir dari laman DJP, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2021 tentang penetapan pemungutan Bea Meterai dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai dijelaskan bahwa pemungut Bea Meterai wajib menyetorkan bea meterai ke  kas negara dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk penyetoran Bea Meterai ke kas negara atas Bea Meterai yang dipungut untuk setiap Masa Pajaknya harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan  setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penyetoran Bea Meterai dapat dilakukan dengan beberapa alternatif berikut:

  1. Formulir SSP, sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran:
  2. 900 (sembilan nol nol) untuk pemungutan dengan membubuhkan Meterai Percetakan
  3. 901 (sembilan nol satu) untuk pemungutan apabila pembubuhan Meterai Elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan
  4. Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran 902 (sembilan nol dua) untuk pemungutan dengan membubuhkan Meterai Elektronik.

Untuk penyetoran yang menggunakan Kode Billing dilakukan dengan mencantumkan NPWP Distributor yang mendistribusikan Meterai Elektronik kepada Pemungut Bea Meterai di kolom keterangan pada Kode Billing, dan penyetorannya diperhitungkan sebagai deposit bagi distributor.

 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2021

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn