Seberapa Amankah Meterai Elektronik?

Seberapa Amankah Meterai Elektronik?

Tommy, a year ago
Media-Image

Jakarta - Mulai bulan Oktober ini, Meterai Elektronik nominal Rp 10.000 per meterai resmi diberlakukan. Pemerintah melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) telah meluncurkan materai elektronik (e-materai) yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan transaksi elektronik yang terus meningkat. Peluncuran meterai elektronik diharapkan mampu mentransformasi ekonomi Indonesia kearah yang lebih baik lagi kedepannya.

Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjadi landasan hukum terkait pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik tertentu. Adapun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) yang menetapkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. 

Penetapan bea meterai ini dilandasi perkembangan teknologi yang mulai mendorong penggunaan dokumen elektronik yang paperless. Oleh karena itu e-meterai ini akan digunakan untuk dokumen non-fisik atau elektronik. 

“Perkembangan teknologi yang sedemikian rupa dan model transaksi digital yang terus digunakan para pihak memaksa kita untuk selalu berinovasi dan menyesuaikan. Supaya kita dapat memfasilitasi transaksi bisnis dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada acara peluncuran meterai elektronik (1/10/2021).

Dirjen Pajak berharap dengan hadirnya e-meterai memudahkan masyarakat, menekan angka pemalsuan bea meterai, dan yang terpenting untuk meningkatkan penerimaan negara. Lalu, bagaimana meterai elektronik dapat mencegah pemalsuan bea meterai yang sering terjadi pada bea meterai tempel?

Keamanan E-Meterai

E-Meterai memiliki sistem keamanan yang terjamin karena dibekali dengan teknologi digital signature X.509 SHA 512 dan disertai dengan tiga fitur keamanan tambahan yaitu,

  1. OVERT: 70% desain meterai elektronik adalah barcode unik yang berbeda setiap meterainya.
  2. COVERT: Peruri seal hanya bisa dibaca menggunakan scanner atau aplikasi khusus dari Peruri dan signature panel yang dapat dilihat dengan pdf adobe acrobat reader.
  3. Dilakukan pembuktian secara forensic oleh Peruri.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan dari sisi technical maupun sisi aplikasi dan bekerja sama dengan Peruri untuk mewujudkan e-Meterai. Untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat, Menkeu mengingatkan DJP dan Perum Peruri untuk melakukan sosialisasi  terkait penggunaan e-meterai. 

Pembayaran dan Pengadaan E-Meterai

Menteri Keuangan juga menerbitkan dua peraturan terkait bea meterai. Pertama, aturan pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik. Kedua, aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai.

Pembayaran meterai elektronik ini dilakukan dengan cara membubuhkan meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai lewat sistem meterai elektronik. Untuk melakukan pembubuhan meterai elektronik bisa dilakukan lewat portal e-Meterai pada tautan https://pos.e-meterai.co.id, lalu membuat akun pada laman tersebut. Jika terjadi kegagalan pada sistem meterai elektronik, dapat dilakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Sedangakan pengadaan e-meterai akan dilakukan oleh Peruri mulai dari pencetakan meterai tempel, pembuatan, hingga distribusi meterai elektronik melalui penugasan dari pemerintah. Dalam melakukan distribusi meterai elektronik, peruri dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui proses yang transparan, akuntabel, dan juga memberi kesempatan yang sama. Sedangkan, untuk meterai tempel didistribusikan oleh PT Pos Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021

Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan untuk memberi kemudahan saat melakukan pembayaran bea meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik dan memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pencetakan meterai tempel, pembuatan dan distribusi meterai elektronik, serta distribusi dan penjualan meterai tempel lewat penugasan.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran bea meterai dengan meterai elektronik, anda dapat melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Oktober 2021. Sedangkan, untuk aturan pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 29 September 2021.


Baca pula artikel Cek Jenis Dokumen Objek Bea Meterai Elektronik.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn