Layanan E-Bupot Akan Digantikan dengan E-Bunifikasi

Sandra, 7 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Seperti yang sudah diketahui melalui kabar yang telah beredar luas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sempat mengumumkan bahwa adanya inovasi terbaru dari layanan bukti potong, yaitu hadirnya layanan pembuatan bukti potong untuk pemotongan atau pemungutan unifikasi yang meliputi beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Dan dengan berdasar pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-23/PJ/2020 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, disampaikan bahwa untuk layanan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik dapat dibuat dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui aplikasi yang bernama e-bupot unifikasi.

Sejak awal tahun 2021 lalu, dengan berlandaskan pada KEP-20/PJ/2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan bahwa kewajiban perpajakan yang termasuk ke dalam diktum pertama bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi berbentuk dokumen elektronik berlaku mulai masa pajak Februari 2021, sedangkan untuk Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) dengan melalui laman Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) akan dilaksanakan mulai masa pajak Maret 2021.

Untuk uji coba pelaksanaan layanan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi berbentuk dokumen elektronik ini baru dapat dilaksanakan bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan (PPh) dan terdaftar di 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar sebagai berikut:

  1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
  2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I
  3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga
  4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat
  5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat

Sementara itu, layanan untuk bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 (elektronik bukti potong 23/26) dikabarkan akan segera dihentikan dan digantikan dengan layanan baru elektronik bukti potong unifikasi (e-bupot unifikasi) ini. Untuk penghentian layanan dari e-bupot 23/26 sendiri belum mendapatkan kepastian resmi terkait dengan tanggalnya dari Direktorat Jenderal Pajak, namun kabarnya akan dihentikan pada akhir tahun 2021 mendatang. Begitu pula untuk layanan e-bupot unifikasi yang baru belum memiliki kebijakan terbaru dan resmi terkait dengan peresmian layanan ini setelah uji coba e-bupot unifikasi mulai diberlakukan beberapa waktu lalu.

Namun, sembari dengan masih adanya uji coba yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan inovasi layanan baru bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi dengan menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi, layanan e-bupot 23/26 masih dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang ingin menggunakannya hingga dikeluarkannya kebijakan baru terkait pengalihan layanan e-bupot 23/26 menjadi e-bupot unifikasi.

Kabarnya, dengan dibuat layanan e-bupot unifikasi yang baru ini memiliki beberapa manfaat yang dirasakan bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun bagi Wajib Pajak yang menggunakannya. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dapat dirasakan kemudahan dalam memantau kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu dengan adanya e-bupot unifikasi ini dapat menekankan biaya administrasi untuk pengumpulan penerimaan pajak, memudahkan proses pengawasan yang dilakukan karena hanya satu jenis Surat Pemberitahuan (SPT) saja yang diawasi, dan dengan adanya layanan yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui kemudahan yang telah diberikan.

Sedangkan bagi Wajib Pajak sendiri dapat memudahkan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) karena hanya satu jenis SPT yang dilaporkan dan memudahkan dalam mendapatkan data bukti potong bagi Wajib Pajak, serta sanksi administrasi yang dikenakan nantinya akan lebih ringan mengingat hanya ada satu jenis Surat Pemberitahuan (SPT) saja yang menjadi kewajiban laporan bagi Wajib Pajak.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info