Apakah Hewan Kurban Dikenakan Pajak?

Sandra, 2 bulan yang lalu
Media-Image

Indonesia - Momentum Hari Raya Idul Adha memang berkaitan erat dengan hewan kurban, sebagai ibadah kurban maka umat Islam kerap membeli hewan kurban, diantaranya adalah hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan juga unta.

Di Indonesia sendiri hewan-hewan ternak yang banyak dicari oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha adalah hewan ternak sapi dan juga kambing. Hal ini membuat para peternak hewan sapi dan juga kambing kerap dibanjiri dengan lonjakan permintaan-permintaan khusus untuk Hari Raya Idul Adha nantinya.

Lantas, apakah pembelian atas hewan kurban ini dikenakan oleh pajak?

Sejarah Kebijakan Pajak atas Hewan Ternak

Pada awalnya, kebijakan terkait dengan hewan ternak ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dalam kebijakan yang tertuang dalam peraturan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa hewan ternak yang dibebaskan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan hewan ternak sapi indukan yang juga harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

  1. Harus sehat
  2. Memiliki organ dan juga kemampuan untuk bereproduksi dengan baik
  3. Berumur antara 2 sampai dengan 4 tahun
  4. Terbebas dari segala cacat genetik dan juga cacat fisik, seperti halnya cacat pada mata, kaki, dan kuku yang abnormal, serta tidak memiliki kelainan pada tulang punggung ataupun cacat tubuh yang lainnya.

Dengan begitu, pada kebijakan peraturan ini semua yang termasuk hewan ternak, terkecuali sapi indukan akan dikenakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% baik itu untuk hewan ternak atas impor maupun penyerahan dalam negeri.

Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut banyak pengusaha ternak yang mengeluhkan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyebabkan banyak pengusaha hewan ternak yang berencana untuk menaikkan harga jual kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang membeli hewan ternak tersebut harus mengeluarkan dana yang cukup tinggi untuk membeli hewan ternak, khususnya untuk membeli hewan ternak yang hendak dikurbankan saat Hari Raya Idul Adha datang nantinya.

Namun, dengan adanya polemik tersebut di masyarakat, akhirnya PMK Nomor 267/PMK.010/2015 yang sebelumnya diundangkan akhirnya diubah dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas PMK 267/PMK.010/2015. Dalam kebijakan yang baru ini akhirnya pemerintah menetapkan adanya pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi, serta hewan ternak lainnya, termasuk kedalamnya adalah hewan ternak yang telah dewasa dan juga termasuk bagian tubuh dari hewan ternak ini, yaitu buntut, lidah, kikil, tulang, hati, jeroan, dan lainnya. Selain itu, yang termasuk hewan ternak kategori unggas juga dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya adalah ayam, itik, puyuh, serta unggas lainnya.

Setelah PMK Nomor 5/PMK.010/2016 diundangkan, terdapat kebijakan baru lagi yang diundangkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK 267/PMK.010/2015. Namun, dalam kebijakan yang baru ini tidak membahas mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hewan ternak lagi, tetapi lebih mengarah kepada pakan hewan ternak dan juga pakan ikan yang dapat dibebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan syarat dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

Kesimpulan

Dari beberapa kebijakan peraturan yang mengatur mengenai pajak atas hewan ternak, maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan hewan ternak, yaitu sapi, kambing, domba, dan hewan ternak lainnya telah dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal itu berarti hewan ternak yang juga termasuk hewan yang hendak dijual atau dibeli sebagai hewan kurban tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info