Peluang RI Memajaki 100 Perusahaan Multinasional Usai Sistem Pajak Internasional Disepakati

Sandra, 2 bulan yang lalu
Media-Image

Indonesia - Jajaran para Menteri Keuangan bersama dengan Gubernur Bank Sentral yang juga tergabung dalam Forum G20 telah menyepakati sistem perpajakan internasional yang merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan global. Dalam kesepakatannya, telah ditetapkan Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy. Dalam kesepakatan sistem perpajakan internasional ini, salah satunya antara lain mencakup upaya untuk memajaki perusahaan multinasional, termasuk ke dalamnya adalah raksasa-raksasa teknologi. Kesepakatan sistem perpajakan internasional ini disetujui oleh 132 dari 139 negara yang merupakan anggota dari G20.

Lebih dari satu dekade dengan melalui proses diskusi hingga pada akhirnya kesepakatan tersebut tercapai dan menunjukkan adanya keberhasilan pendekatan multilateralisme dalam upaya mengatasi tantangan digitalisasi dan juga globalisasi ekonomi, khususnya adalah terkait dengan mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Base Erosion Profit Shifting (BEPS) merupakan sebuah tantangan pemajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Praktik yang dimaksudkan adalah dengan merancang suatu perencanaan pajak secara agresif, sehingga dapat menimbulkan potensi pajak bagi banyak negara ini hilang.

Maka dari itu, kesepakatan dari G20 mengenai sistem perpajakan internasional ini mencakup 2 (dua) pilar yang diharapkan bertujuan untuk dapat memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan juga berkepastian hukum dalam kaitannya mengatasi tantangan BEPS yang diakibatkan adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan praktik BEPS ini, sebelumnya Bank Dunia sempat mencatat bahwa kerugian terkait potensi pajak terhadap negara-negara secara global dapat diperkirakan sebesar US$ 100 miliar hingga US$ 240 miliar, atau juga setara dengan 4% (empat persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Di negara Indonesia sendiri, laporan terkait Wajib Pajak menunjukkan bahwa sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) hingga 42% (empat puluh dua persen) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan transaksi afiliasi. Apabila hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian bagi perpajakan di Indonesia.

Kemenkeu Menyatakan Ada Potensi RI Untuk Memajaki Perusahaan Multinasional

Terkait dengan pembahasan mengenai sistem perpajakan internasional yang telah disepakati G20, Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan ini dapat memberikan potensi bagi penerimaan negara melalui peluang yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk memajaki 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia.

Peluang yang ada ini sesuai dengan ketentuan pilar pertama yang terdapat di dalam kesepakatan sistem perpajakan internasional oleh G20. Dalam kesepakatan tersebut, menunjukkan adanya kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima oleh para perusahaan multinasional. Syarat berdasarkan ketentuan pilar pertama ini adalah perusahaan multinasional yang hendak dipajaki harus merupakan entitas berskala besar dengan memiliki omzet global di atas € 20 miliar (20 miliar Euro) dan juga memiliki profit minimum 10% (sepuluh persen) sebelum pajak.

Dengan adanya kesepakatan pilar pertama ini akan merubah ketentuan sebelumnya yang ada di Indonesia bahwa pajak untuk suatu perusahaan multinasional hanya dapat dikenakan apabila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dan selanjutnya, dalam kesepakatan sistem perpajakan internasional, terdapat pilar kedua yang dimana ketentuannya berlaku bagi perusahaan multinasional dengan nilai yang lebih kecil, yaitu yang memiliki omzet konsolidasi € 750 juta (750 juta Euro) wajib untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dengan nilai minimum 15% (lima belas persen) di negara domisili.

Febrio Kacaburi menilai bahwa dengan adanya batasan tersebut, memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan tambahan pajak yang berasal dari perusahaan multinasional yang berdomisili di Indonesia dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) efektif di bawah 15% (lima belas persen).

Ketentuan teknis terkait kedua pilar yang ada dalam sistem perpajakan internasional ini rencananya akan dilakukan finalisasi pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G20 pada Oktober mendatang. Apabila sudah final, maka kesepakatan ini nantinya akan ditandatangani pada tahun depan dan akan dilakukan secara efektif mulai 2023 mendatang.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info