Perbedaan Antara Banding dan Gugatan dalam Pengadilan Pajak

Sandra, 10 hari yang lalu
Media-Image

Indonesia - Dalam Pengadilan Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan banding ataupun gugatan sesuai dengan permasalahan yang dialaminya dalam perpajakan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku. Apakah yang membedakan banding ataupun gugatan di dalam Pengadilan Pajak?

Banding

Pengertian mengenai banding itu sendiri dalam perpajakan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, khususnya pada Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa banding merupakan sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak ataupun Penanggung Pajak atas suatu keputusan yang dapat diajukan banding sesuai dengan peraturan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Dalam UU No.14 Tahun 2002, Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak dalam perihal banding ini hanya berkuasa untuk memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, dikecualikan apabila terdapat ketentuan lain yang diberlakukan dalam Undang-Undang (UU). Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa pengajuan banding ini dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan keberatan apabila Wajib Pajak merasa tidak puas atau tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas keberatan yang diajukan.

Banding juga merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan atau ditempuh setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatannya.

Syarat-Syarat Permohonan Banding

Bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, maka berikut ini merupakan syarat-syarat yang perlu diketahui:

  1. Permohonan banding dapat diajukan dengan menggunakan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.
  2. Jangka waktu yang ditentukan dalam mengajukan banding ini adalah 3 (tiga) bulan saat diterimanya surat keputusan keberatan yang akan diajukan banding tersebut, dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain dalam Undang-Undang (UU) perpajakan.
  3. Atas 1 (satu) keputusan dapat diajukan dengan 1 (satu) Surat Banding.
  4. Permohonan atas banding diajukan kepada Pengadilan Pajak dengan disertai alasan yang jelas serta dicantumkan tanggal diterima atas surat keputusan yang hendak diajukan banding.
  5. Pada pengajuan Surat Banding, dilampirkan juga salinan atas surat keputusan yang hendak diajukan banding.
  6. Permohonan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang sebagaimana yang dimaksudkan telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Gugatan

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa gugatan merupakan sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak atau atas keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan dengan kebijakan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Untuk pengajuan gugatan yang dapat disengketakan adalah terkait prosedur pelaksanaan dan juga penerbitan surat-surat keputusan, meliputi:

  1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau atas Pengumuman Lelang.
  2. Keputusan pencegahan dalam rangka adanya penagihan pajak.
  3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP.
  4. Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara dalam ketentuan Undang-Undang (UU) perpajakan.

Dalam perihal pengajuan gugatan ini, surat balasan yang diterima atas pengajuan gugatan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan disebut sebagai Surat Tanggapan.

Syarat-Syarat Permohonan Gugatan

Berikut ini beberapa syarat permohonan gugatan yang perlu diketahui, yaitu:

  1. Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
  2. Pengajuan gugatan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
  3. Pengajuan gugatan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atas keputusan lain selain gugatan sejak tanggal diterima atas keputusan yang digugat diterima.
  4. Atas 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan dapat diajukan dalam 1 (satu) Surat Gugatan.

Perbedaan Banding dan Gugatan

Setelah mengetahui penjelasan terkait dengan banding dan gugatan, maka dapat disimpulkan bahwa antara banding dan gugatan perbedaan utamanya terdapat pada objek yang disengketakan. Untuk permohonan atas banding hanya mengakomodasikan permasalahan yang berkaitan dengan surat keputusan keberatan yang secara umum merujuk pada perbedaan penafsiran atau hal lainnya yang dapat memicu perbedaan pula dalam perhitungan pajak yang terutang. Sedangkan untuk permohonan atas gugatan, objek yang disengketakan adalah terkait dengan prosedur dan ketentuan formal atau mengenai tata cara dalam pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Maka, untuk lingkup masalah yang diajukan dalam gugatan akan lebih luas apabila dibandingkan dengan lingkup masalah dalam banding.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info