Mengenal Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Sandra, 11 hari yang lalu
Media-Image

Indonesia - Seorang Wajib Pajak yang tidak taat dalam menjalankan kewajiban atas perpajakannya dapat mengakibatkan dirinya terjerat pada kebijakan hukum yang menaungi segala aspek perpajakan. Apabila berkaitan dengan hukum, tentunya akan berkaitan juga dengan proses yang terjadi di pengadilan. Dalam dunia perpajakan, dikenal juga dengan sebutan pengadilan pajak. Berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dikatakan bahwa pengadilan pajak merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari sebuah keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya.

Kedudukan Pengadilan Pajak

Berdasarkan sejarahnya, awal mula berdirinya pengadilan pajak ini berasal dari Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang kemudian diubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Dikarenakan setiap tahunnya banyak sengketa pajak yang muncul, maka pemerintah menilai bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Maka pada akhirnya, pemerintah membentuk pengadilan pajak yang secara resmi tertuang dalam Undang – Undang (UU) No. 14 Tahun 2002.

Pengadilan pajak memiliki kedudukan, derajat, dan independensi yang sama seperti halnya pengadilan-pengadilan lain yang setingkat. Pengadilan pajak ini berada dalam lingkup tata usaha negara dan memiliki struktur organisasi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung (MA).

Meskipun sama dengan pengadilan-pengadilan lain yang setingkat, namun pengadilan pajak ini tergolong dalam pengadilan khusus, dimana dalam lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan pengadilan yang memiliki diferensiasi atau spesialisasinya tersendiri.

Struktur Organisasi Pengadilan Pajak

Dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 yang menjadi dasar kebijakan atas terbentuknya pengadilan pajak ini, struktur organisasi dalam pengadilan pajak terdiri atas:

  1. Pimpinan
  2. Hakim anggota
  3. Sekretaris
  4. Panitera

Dimana pimpinan dari pengadilan pajak ini terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang untuk wakil ketua. Jumlah dari wakil ketua yang ditetapkan dapat lebih dari 1 (satu) orang ini didasari pada banyaknya jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Dan nantinya tugas dari setiap wakil ketua dapat disesuaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, atau jumlah sengketa pajak yang ada.

Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Berdasarkan dengan UU No.14 Tahun 2002, Pasal 31, 32, dan 33 dijelaskan tugas dan wewenang dari pengadilan pajak itu sendiri, yaitu:

  1. Pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif dimana memiliki arti bahwa lingkupnya berada dalam administrasi negara
  2. Pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak
  3. Bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
  4. Pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) pada UU KUP
  5. Pengadilan pajak memilki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak
  6. Pengadilan pajak memiliki peranan, yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bertugas dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memanggil atau meminta data dan keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai UU yang berlaku.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info