Tata Cara Permohonan Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar ke KPP atau KP2KP yang Baru

Sandra, 11 hari yang lalu
Media-Image

Indonesia - Setiap orang yang tinggal di suatu daerah tertentu wajib untuk mendaftarkan dirinya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti bahwa dirinya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang (UU) perpajakan yang berlaku.

Namun, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar pada kantor pajak setempat dan melakukan pemindahan lokasi tempat tinggalnya, juga wajib untuk melaporkan serta mengajukan permohonan pemindahan Wajib Pajak terdaftar ke kantor pajak yang baru dimana lokasi Wajib Pajak tersebut menetap atau tinggal.

Tata Cara Permohonan Pemindahan Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak terdaftar yang ingin mengajukan permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik. Berikut ini merupakan tata cara permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang baru:

  1. Permohonan Pemindahan Secara Tertulis
    • Permohonan pemindahan dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir pemindahan Wajib Pajak.
    • Formulir pemindahan Wajib Pajak dilampirkan dengan dokumen pendukung yang menjadi syarat dalam permohonan pemindahan Wajib Pajak. Dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berdasarkan dengan keadaan sebenarnya.
    • Penyampaian formulir secara tertulis dan dokumen pendukung yang disyaratkan dapat dilakukan:
      • Langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang lama dan yang baru.
      • Dapat melalui pos dengan adanya bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP yang lama dan baru.
      • Dapat melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dan dilengkapi dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP yang lama dan baru.
    • Setelah Wajib Pajak melakukan penyampaian surat atau formulir permohonan tersebut, nantinya pihak KPP atau KP2KP akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) apabila permohonan yang diajukan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
    • Namun, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala KPP atau KP2KP yang lama atau yang baru akan:
      • Mengembalikan permohonan tersebut secara langsung kepada Wajib Pajak, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung.
      • Mengembalikan permohonan yang telah diajukan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat diproses melalui penyampaian Surat Pengembalian Permohonan untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan melampirkan bukti pengiriman surat tersebut.
  1. Permohonan Pemindahan Secara Elektronik
    • Pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan mengisi formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada aplikasi e-Registration yang ada pada laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu pajak.go.id.
    • Permohonan pengajuan yang disampaikan melalui aplikasi e-Registration milik DJP akan dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan memiliki kekuatan hukum atasnya.
    • Formulir pengajuan secara elektronik dikirimkan bersamaan dengan dokumen yang disyaratkan dengan mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dari dokumen tersebut melalui aplikasi e-Registration yang disediakan atau dapat juga mengirimkannya melalui Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani Wajib Pajak yang bersangkutan.
    • Apabila nantinya lampiran dokumen yang disyaratkan tersebut tidak diterima oleh KPP atau KP2KP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan secara elektronik dikirimkan, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
    • Pihak KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) secara elektronik apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengakap.
    • Namun, apabila permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala KPP atau KP2KP akan memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui email yang telah terdaftar.
  1. Penerbitan Surat oleh KPP atau KP2KP
    • KPP atau KP2KP lama akan menerbitkan surat yang ditembuskan kepada KPP atau K2KP yang baru berupa Surat Pindah, Surat Pencabutan Keterangan Terdaftar, dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan) dengan menunjukkan verifikasi bahwa:
      • Tempat tinggal atau tempat kedudukan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Wajib Pajak yang bersangkutan, sudah tidak lagi berada di wilayah kerja KPP atau KP2KP yang lama.
      • Berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak sedang ikut serta verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan.
    • Bagi Wajib Pajak yang menerima terbitan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Pindah oleh KPP atau KP2KP yang lama, karena:
      • Sedang dilakukan verifikasi terkait penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan.
      • Sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tetap dilakukan di KPP atau KP2KP yang lama sampei dengan Wajib Pajak dapat dipindahkan ke KPP atau KP2KP yang baru.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info