Penagihan Pajak Bisa Dilakukan secara Paksa??

Jeven, 10 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Meayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang berpenghasilan berupa penghasilan kena pajak. Sumber utama penerimaan negara berasal dari perpajakan, dimana hasil dari penerimaan pajak tersebut sangat berperan penting dalam pembangunan nasional, dikarenakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut tidaklah sedikit.

Salah satu faktor yang mendukung mudahnya penerimaan pajak adalah kepatuhan setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menganut system self-assestment, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri yaitu menghitung, membayar, dan melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya masing-masing.

Dengan berlakunya sistem tersebut, pemungutan pajak di Indonesia tidak lepas dari permasalahan, yakni telatnya pembayaran ataupun tidak dibayarnya pajak. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi di bidang perpajakan, kurang sadarnya masyarakat, kurangnya sosialisasi, dan juga keadaan ekonomi rakyat itu sendiri.

Pemerintah melalui Direktorat Jendal Pajak (DJP) tetap melakukan pelayanan dan pengawasan terkait pelaksanaan kewajiban setiap wajib pajak, apabila terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, DJP akan melakukan penagihan pajak melalui surat paksa.

Apa itu Penagihan Pajak?

Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak yang dimilikinya beserta biaya penagihan pajaknya.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah utang pajak bertambah.

Selama pelaksanaan penagihan pajak,  ada tindakan lanjutan seperti penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, dan bisa ada tindakan penyanderaan.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tindakan pertama yaitu dengan diterbitkannya surat teguran kepada penanggung pajak apabila setelah tujuh hari sejak jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi kewajibannya, tujuannya untuk memberi peringatan agar segera dilunasi utang pajaknya, sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

Apabila setelah 21 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat paksa akan diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung ke penanggung pajak.

Setelah menerima surat paksa, penanggung pajak wajib melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam, jika tidak maka akan dilakukan penyitaan, dan juga tindakan penyanderaan (apabila memiliki utang pajak diatas Rp 100.000.000,00 dan tidak terlihat itikad baiknya).

Nah, berikut penjelasan dari Penagihan pajak dengan surat paksa, jangan sampai surat penagihan secara paksa ini kalian dapatkan ya. Tetap bayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info