Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak April 2021 sesuai Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Dinda Febrianti, 13 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Tidak seperti kata “bunga” yang indah dan disukai orang pada umumnya, bunga sanksi administrasi pajak adalah sesuatu yang paling di hindari oleh setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Banyak dari mereka secara tidak sadar melakukan hal–hal yang membuat mereka diharuskan membayar sanksi bunga pajak.

Sanksi bunga pajak terbagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak. Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga pajak.

Sejak diberlakukannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, bunga sanksi administrasi pajak mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berubah setiap bulannya. Sehingga, tarif bunga sanksi tersebut juga ikut berubah setiap pergantian bulan.

Perhitungan sanksi bunga pajak saat ini menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-7 days reverse repo rate atau BI7DRR) setiap bulannya. Jika bunga acuan naik, maka sanksi juga akan menjadi lebih berat, dan begitu pula sebaliknya.

Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan UU KUP sebelumnya yang menggunakan single tariff, yakni 2% per bulan untuk sanksi keterlambatan atau kurang bayar pajak.

UPDATE TERBARU TARIF SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BULAN APRIL 2021

Berikut KMK Nomor 20/KMK.10/2021 mengenai tarif bunga yang berlaku untuk tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.

Sanksi Bunga 0,56%

Pasal 19 ayat (1)

Atas kurang bayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar, SKP kurang bayar pajak tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, serta Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

Pasal 19 ayat (2)

Atas kurang bayar pajak karena wajib pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 19 ayat (3)

Atas kurang bayar pajak yang diketahui saat wajib pajak menunda penyampaian SPT Tahunan.

 

Sanksi Bunga 0,97%

Pasal 8 ayat (2)

Atas tambahan utang pajak yang disebabkan pembetulan  SPT Tahunan atau SPT Masa.

Pasal 8 ayat (2a)

Atas tambahan utang pajak yang disebabkan pembetulan (sebelum pemeriksaan) SPT Masa.

Pasal 9 ayat (2a)

Atas keterlambatan dalam menyetor pajak, atau setelah jatuh tempo.

Pasal 9 ayat (2b)

Atas keterlambatan pelunasan kurang bayar pajak PPh Tahunan.

Pasal 14 ayat (3)

Atas tidak atau kurang bayar PPh  dalam tahun berjalan, akibat salah tulis atau salah hitung.

 

Sanksi Bunga 1,39%

Pasal 8 ayat (5)

Atas kurang bayar pajak yang timbul karena pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

 

Sanksi Bunga 1,81%

Pasal 13 ayat (2)

Atas pajak yang terutang tidak/kurang dibayar akibat dari hal-hal yang diatur pada pasal 13 ayat 1 huruf (a) sampai dengan (e) UU KUP.

Pasal 13 ayat (2a)

Atas pelanggaran karena wajib pajak tidak menyerahkan atau mengekspor barang atau jasa kena pajak, serta mengkreditkan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (6a) UU PPN.

 

Imbalan Bunga 0,56%

Pasal 11 ayat (3)

Pemerintah terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (restitusi), yang seharusnya dilakukan maksimal 1 bulan.

Pasal 17B ayat (3)

Pemerintah terlambat menerbitkan SKPLB, yang seharusnya dilakukan maksimal 12 bulan sejak permohonan lengkap. 

Pasal 17B ayat (4)

SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan:

a. Tidak dilanjutkan penyidikan.

b. Dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan, atau

c. Dilanjutkan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas.

Pasal 27B ayat (4)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

 

CONTOH PERHITUNGAN MENGGUNAKAN TARIF BUNGA

Contoh 1: Sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a)

Wajib pajak A membayar angsuran PPh 25 setiap bulannya sebesar Rp 60.000.000. Tanggal jatuh tempo PPh 25 yakni di tanggal 15 setiap bulannya. Wajib Pajak A membayarkan angsuran bulan Maret tahun 2021 di tanggal 20 April 2021.Atas Keterlambatan Pembayaran PPh 25 tersebut pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) di tanggal 15 Mei 2021. STP yang telah terbit, harus di bayar paling lambat 1 bulan. Berikut perhitungan STP tersebut:

1 bulan x 0,97% x Rp 60.000.000,- = Rp 1.200.000

Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment. Dimana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Sayang sekali bukan karena kelalaian kecil menyebabkan Anda diharuskan membayar sanksi pajak. Oleh karena itu taatlah dalam melakukan kewajiban perpajakan Anda agar terbebas dari sanksi administrasi baik bunga maupun denda.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info