Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan BKP/JKP dari Luar Daerah Pabean

Cristina, 10 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Pemanfaatan barang kena pajak dan jasa kena pajak baik dari dalam maupun luar daerah pabean merupakan penyerahan yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mengharuskan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilainya yang terutang dengan cara perhitungan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.03/2010.

Mengacu pada Undang-undang PPN dan PPnBM pasal 3a ayat 3 yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai terutang yang atas pemanfaatan jasa kena pajak dan  barang kena pajak tidak dari luar daerah pabean harus dipungut oleh orang pribadi maupun badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak yang bersangkutan. 

Barang kena pajak yang tidak berwujud dan jasa kena pajak tersebut dikatakan sebagai berasal dari luar daerah pabean apabila wajib pajak orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menyerahkannya ke dalam daerah pabean namun penyerahannya tidak melalui atau atas nama bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di dalam daerah pabean. Karena jika penyerahan tersebut melalui atau atas nama bentuk usaha tetap maka akan termasuk dalam penyerahan dalam negeri atau penyerahan dari dalam daerah pabean. 

Barang kena pajak yang tidak berwujud ini dapat berupa sebagai hak-hak seperti hak paten, hak cipta, dan hak menggunakan merek dagang yang dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan baik untuk yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak maupun bukan sebagai pengusaha kena pajak didalam daerah pabean. 

Namun sebaliknya, jasa kena pajak ini dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan :

  1. barang yang tidak bergerak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berstatus sebagai baik PKP ataupun bukan didalam daerah pabean, seperti jasa perencanaan dan penggambaran bangunan.
  2. barang yang bergerak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berstatus sebagai baik PKP ataupun bukan didalam daerah pabean, seperti jasa persewaan pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat. 
  3. Jasa yang dilakukan secara fisik di dalam daerah pabean seperti jasa konsultan, jasa pengacara, dan jasa akuntansi. 

Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutangnya atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, maka akan dikenakan tarif sebagai berikut :

  1. Dikenakan tarif sebesar 10% x jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang melakukan penyerahan barang kena jasa tidak berwujud atau jasa kena pajak bila jumlah yang dibayarkan tidak termasuk dengan pajak pertambahan nilainya. 
  2. Dikenakan tarif sebesar 10/110  x jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang melakukan penyerahan barang kena jasa tidak berwujud atau jasa kena pajak bila jumlah yang dibayarkan seharusnya sudah termasuk dalam perhitungan pajak pertambahan nilainya. 

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info