PP 9/2021: Tarif PPh 26 Bunga Obligasi Resmi Dipotong

Maria, 10 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. PP tersebut salah satunya menetapkan adanya penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi sesuai dengan amanat UU PPh yang mengubah tarif sebesar 20% diturunkan menjadi 10%. 

Menurut UUD Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. PPh Pasal 26 mengenakan tarif sebesar 20% sebelum diturunkan menjadi 10% atas jumlah bruto dividen, bunga, royalti, hadiah, pensiun dan lain sebagainya. 

Penurunan tarif PPh pasal 26 tersebut mulai berlaku 6 bulan dari terhitungnya PP Nomor 9 Tahun 2021. Terdapat ketentuan terhadap bunga obligasi berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mutatis mutandis dan terdapat beberapa pembahasan mengenai perlunya diversifikasi struktur penerimaan pajak, sebagai berikut.

  1. Masa kepemilikan obligasi memiliki besaran yang sesuai dengan jumlah bruto bunga obligasi dengan kupon 
  2. Harga perolehan obligasi memiliki selisih harga jual atau nilai nominal dengan besar kupon diskonto obligasi
  3. Harga perolehan obligasi memiliki selisih harga jual atau nilai nominal dengan diskonto obligasi tanpa bunga 

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI no. 775/KMK/001/1982, obligasi sendiri merupakan suatu jenis efek berbentuk surat pengakuan utang atas suatu pinjaman uang dari masyarakat yang didapat dalam wujud tertentu, namun dengan tenor minimal 3 tahun dan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah beserta pembayarannya telah ditetapkan. 

Adapun menurut Jonathan B.Berk, Obligasi merupakan surat berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintah yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dana dari pihak investor dengan cara pemberian bunga yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian awal. 

Pemotongan PPh pasal 26 tersebut dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian, selaku agen pembayaran. Hal tersebut berlaku untuk bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi saat jatuh tempo serta tanpa jatuh tempo. Kemudian pemotongan PPh Pasal 26 juga dilakukan oleh perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara pedagang dan pembeli, berlaku juga atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 sendiri merupakan aturan pelaksana atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta kerja. Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ruang penerimaan perpajakan 2021 tidak akan meleset dari target yang ditetapkan. Dan kebijakan perpajakan ditujukan juga kepada investasi portofolio termasuk obligasi, tidak hanya investasi langsung. Dengan ini Beliau berharap sistem perpajakkan di tahun 2021 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya walaupun telah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.  

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info