Apa Itu Tarif Preferensi ?

Fatimah, 11 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Tarif preferensi adalah suatu tarif khusus yang mengenakan tarif lebih rendah atas impor dari negara tertentu atau impor barang tertentu International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Tax Glossary (2015).

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 14 PMK 11/2019, tarif preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Sedangkan, pada laman resmi e-SKA Kementerian Perdagangan mendefinisikan tarif preferensi sebagai fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Saat ini, Indonesia sudah menerapkan tarif preferensi dalam beberapa skema. Adapun skema yang dimaksud diantaranya yakni sebagai berikut :


  1. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
  2. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
  3. ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)
  4. Indonesia_Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
  5. ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)
  6. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)
  7. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)
  8. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Menurut perincian tarif preferensi, pada setiap skema tersebut telah dilakukan penetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, seperti pada tarif preferensi ATIGA tercantum pada PMK 25/2017 dan ACFTA tercantum dalam PMK 26/2017.

Kemudian, pada AKFTA tercantum dalam PMK 24/2017, IJEPA tercantum dalam PMK 30/2017 serta AIFTA tercantum dalam PMK 27/PMK.10/2017. Pada besaran tarif preferensi dapat berbeda-beda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN) sebagai bentuk dari suatu fasilitas.

Lebih rinci lagi, pada tarif preferensi dapat diberikan terhadap impor barang untuk digunakan atau dipakai, impor barang untuk dipakai dari tempat penimbunan berikat (TPB) maupun pusat logistik berikat (PLB) yang telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi saat pemasukan barang.

Tarif khusus ini juga dapat diterapkan atas pengeluaran barang hasil produksi dari kawasan bebas ke tempat lain selama masih berada di dalam daerah pabean. Adapun tiga ketentuan yang wajib dipenuhi, yakni :


  1. Bahan baku atau bahan penolong berasal dari luar daerah pabean
  2. Ketika melakukan pemasukan barang ke kawasan bebas, wajib memperoleh persetujuan penggunaan tarif preferensi
  3. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pengusaha yang ada di kawasan bebas yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan tarif preferensi.

Sebagai informasi, terdapat importir yang dapat menerima tarif preferensi yakni sebagai berikut.


  1. Importir perseorangan,
  2. Badan hukum,
  3. Penyelenggara atau pengusaha TPB,
  4. Penyelenggara atau pengusaha PLB, atau
  5. Pengusaha yang ada di kawasan bebas.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info