KMK 7/2021: Tarif Pada Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga

Fatimah, 10 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Sebagian besar tarif bunga per bulan menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak 1 hingga 28 Februari 2021.

Kepala Badan Kebijakan Febrio Nathan Kacaribu menetapkan tarif bunga per bulan di bawah nama Menteri Keuangan yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.10/2021 kebijakan tersebut diberlakukan pada 26 Januari 2021.

Pada penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar perhitungan sanksi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga adapun ketentuan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan tarif bunga per bulannya.

Sanksi Administrasi

Pada penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar perhitungan sanksi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga adapun ketentuan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan tarif bunga per bulannya. Berikut ini merupakan beberapa tarif yang terdapat pada sanksi administrasi yang sudah ditentukan.

Pertama, tarif sebesar 0,51 % (nol koma lima puluh satu persen) bagi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3).

Kedua, tarif sebesar 0,92% (nol koma sembilan puluh dua persen) bagi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3).

Ketiga, tarif sebesar 1,34% (satu koma tiga puluh empat persen) bagi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5). Keempat, tarif sebesar 1,76% (satu koma tujuh puluh enam persen) bagi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a).

Imbalan Bunga

Sementara itu, adapun tarif imbalan bunga yang sudah ditentukan yakni sebesar 0,51% (nol koma lima satu persen) yang dikenakan per bulan dan berlaku bagi ketentuan dalam KUP Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4).

Pada Pasal dalam KUP, pemberian imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan setelah jangka waktu satu bulan sejak permohonan dilakukan.

Pada Pasal 17B ayat (3), pemberian imbalan bunga atas SKPLB terlambat diterbitkan setelah satu bulan jangka waktu berakhir. Pasal Pasal 17B ayat (4), pemberian imbalan bunga atas SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan tidak dilanjutkan penyidikan.

Kemudian, dilanjutkan penyidikan namun tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan. Serta, dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan namun diputus bebas atau lepas.

Pada pasal 27B (4), pemberian imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info