Pajak Profesi 12 : Apakah Pemagang Dikenakan Pajak?

Fatimah, 10 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Di beberapa perguruan tinggi, magang merupakan syarat utama bagi mahasiswa tingkat akhir guna melalui proses pendidikan sebelum memperoleh gelar mereka. 

Beberapa diantara pemagang tersebut tentu mendapatkan uang saku dari perusahaan yang menggelar pemagangan. Namun, apakah penghasilan yang diperoleh pemagang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh)?

Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya untuk memahami cakupan dari wajib pajak itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak apabila memiliki atau memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan, tidak memiliki kewajiban membayar pajak atau dibebaskan dari pungutan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Artinya, apabila kira-kira pendapatan seseorang tersebut kurang dari Rp 54 juta per tahun, maka pekerja tersebut tidak perlu membayar pajak.

Dengan kata lain, pemagang tidak dikenakan atau dipungut pajak penghasilan. Sebab, penghasilan atau gaji yang diterima umumnya tidak melebihi Rp 4.500.000 per bulan. Namun, apabila seorang pekerja memiliki penghasilan melebihi Rp 4,5 juta per bulan atau setara dengan Rp 54 juta per tahun, maka pekerja tersebut diwajibkan untuk membayar PPh 21.

Sesuai dengan PMK 101/PMK.010/2016, adapun besaran tarif PTKP yang masih diberlakukan hingga kini, yaitu :

  1. Bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) tarif PTKP sebesar Rp 54 juta
  2. Bagi WP yang menikah dapat tambahan sebesar Rp 4,5 juta
  3. Tambahan bagi seorang istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 54 juta
  4. Tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah, anak tiri, ipar, atau masuk dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp 4,5 juta, yang maksimal 3 orang setiap keluarga.

Sekedar informasi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan didefinisikan sebagai bagian dari pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan tertentu.

Pemagang dilakukan dengan perjanjian tertulis antara peserta magang dan pengusaha, yakni :

  • Hak dan kewajiban peserta dan pengusaha
  • Jangka waktu pemagangan.

Perjanjian pemagangan wajib disahkan oleh dinas ketenagakerjaan kabupaten atau kota setempat. Penyelenggara pemagangan cukup melampirkan program pemagangan kepada dinas ketenagakerjaan tersebut. Adapun jangka waktu dalam pengesahan pemagangan paling lama tiga hari kerja sejak tanggal permohonan pengesahan disampaikan kepada dinas terkait.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Permenaker 6/2020, adapun beberapa isi dalam perjanjian pemagangan, yakni :

  1. Hak dan kewajiban peserta pemagangan
  2. Hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan
  3. Program pemagangan
  4. Jangka waktu pemagangan
  5. Besaran uang saku.

Pemagangan dianggap tidak sah dan statusnya menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan apabila pemagangan tidak dilakukan melalui perjanjian pemagangan. Adapun syarat yang wajib dipenuhi pekerja magang, yakni :

  1. Minimal usia bagi pekerja magang adalah 17 tahun
  2. Wajib melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Lulus seleksi.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info