Sumber Kerugian Penerimaan PPh OP Belum Terungkap

Fatimah, 8 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Pada potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) lebih dari Rp 100 triliun belum tergali. Data tersebut diketahui dari hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertajuk Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) Regional.

Adapun total potensi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mencapai Rp 309,0 triliun yang meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/29 pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2017. Nilai tersebut setara dengan nilai 2,3 persen atas produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, menurut laman resmi yang disampaikan oleh BKF, apabila potensi penerimaan pajak penghasilan tersebut dapat dipungut secara merata, maka rasio pajak tahun 2017 dapat meningkat menjadi 11,2 persen.

Pada rincian potensi penerimaan PPh Pasal 21 secara nasional diketahui mencapai Rp 192,4 triliun. Adanya income tax coverage ratio (ITCR) dengan jumlah sebesar 61,2 persen, terdapat potensi penerimaan senilai Rp 74,7 triliun yang belum tergali.

Sedangkan, potensi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP pada tahun 2017 diestimasikan senilai Rp 117,5 triliun dengan realisasi hanya sebesar Rp 9,5 triliun. Melihat realisasi tersebut, masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergali kira-kira sampai dengan Rp 108 triliun. Pada jumlah ITCR PPh Pasal 25/29 hanya 3,1 persen yang mana jauh lebih rendah dibandingkan ITCR PPh Pasal 21.

Sementara itu, adapun pembahasan mengenai produksi SP2DK pada tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat produksi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) pada tahun 2019 terjadi peningkatan. Adapun penjabaran produksi SP2DK pada tahun 2019 mencapai 3,35 juta dalam laporan tahunan DJP 2019. Pada jumlah tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan SP2DK yang diproduksi pada tahun 2018 dengan jumlah 2,48 juta.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat peningkatan jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK. Pada tahun 2018, terdapat 1,44 juta wajib pajak yang menerima SP2DK pada tahun pajak tersebut. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK mencapai 1,88 juta wajib pajak atau terjadi pertumbuhan senilai 30,18 persen.

Walaupun demikian, pada nilai realisasi SP2DK tahun 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019, nilai realisasi SP2DK tercatat mencapai Rp 122,04 triliun. Jumlah tersebut dinilai lebih rendah dari kinerja pada tahun 2018 yang mencapai jumlah sebesar Rp 122,86 triliun.

Selanjutnya, otoritas fiskal menegaskan bahwa pemungutan pajak akan dilakukan tanpa mengganggu program pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Otoritas akan terus melihat kondisi dunia usaha dan terus mencari format kebijakan tersebut.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info