Ditengah Dilema Ekonomi VS Kesehatan : Insentif Pajak dan Defisit APBN Kapan Harus Disudahi?

Fatimah, 14 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Saat ini, pemerintah masih menghadapi dilema dalam mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat. Kondisi yang menekan ini tidak lain disebabkan oleh pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Dampak dari pandemi tersebut begitu luas terutama terhadap bidang perpajakan.

Pada realisasi penerimaan pajak sampai Agustus 2020, penyusutan tercatat sebanyak minus 15,6 persen secara year on year. Lalu, pada September 2020, penyusutan tercatat kembali naik menjadi 16,9 persen.

Selanjutnya, realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2020 tercatat sebanyak Rp 750,6 triliun atau sekitar 62,6 persen terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dengan jumlah Rp 1.198,8 triliun.

Walaupun demikian, pemerintah sampai saat ini masih mengeluarkan bantuan berupa insentif pajak secara besar besaran sepanjang tahun 2020. Bantuan tersebut dijalankan sebagai wujud rasa peduli dan mendukung badan usaha atau bahkan individu yang terkena imbas pandemi yang masih berlangsung hingga kini.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif. Langkah tersebut terlihat dari jumlah anggaran belanja negara yang sangat besar serta relaksasi pemungutan pajak. Upaya-upaya tersebut dilakukan tidak lain karena ingin menyelamatkan dan menghidupkan kembali perekonomian Indonesia selama menghadapi masa tertekan ini.

Bagaimanapun juga, selama kondisi tertekan ini jangan sampai pendapatan pajak negara terhenti. Sebab, adanya pendapatan pajak negara dapat dimanfaatkan guna menyalurkan bantuan berupa fasilitas dan layanan kesehatan demi merawat pasien dan perlengkapan kesehatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa pajak memiliki peran yang cukup vital dalam menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air. Adapun jumlah anggaran yang diberikan pemerintah guna mendukung bidang kesehatan yaitu senilai Rp 97,26 triliun. 

Melihat bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat menunjukan bahwa pajak mampu meminimalisasikan dampak yang disebabkan oleh pandemi. Tidak hanya itu, pajak juga berperan untuk meninjau ulang ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat melalui sistem pajak. Maka dari itu, Wajib Pajak yang dengan senang hati melaksanakan hak dan kewajiban dalam membayar pajak akan sangat membantu kegiatan pembangunan dan pertahanan negara. Sebab, bayar pajak merupakan bentuk kontribusi Wajib Pajak karena rasa peduli dalam menjaga keutuhan negara.

Pemerintah cukup banyak mengeluarkan anggaran demi membantu dan mendukung masyarakat selama menghadapi kondisi tertekan ini. Sayangnya, hal tersebut memunculkan kendala baru berupa terjadinya defisit dalam APBN 2020 yang mencapai enam persen. Adanya ketimpangan tersebut memunculkan keraguan di dalam masyarakat terhadap efektivitas kinerja pemerintah dalam menyalurkan insentif pajak jangka panjang.

Adanya kendala tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru seperti melakukan perubahan pada postur dan rincian dalam APBN tahun 2020. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi yang dipengaruhi dampak pandemi.

Adapun tujuan artikel ini dibuat dengan harapan pembaca dapat menelaah peran pajak serta kondisi perekonomian Indonesia dan dunia selama pandemi COVID-19.

Pembaca dapat memahami pembahasan lebih lanjut dengan menghadiri webinar bertajuk “ Ditengah Dilema Ekonomi VS Kesehatan: Insentif Pajak dan Defisit APBN Kapan Harus Disudahi?” yang akan diselenggarakan pada Jumat, 20 November 2020 secara virtual dengan Zoom Meeting yang dibuka untuk publik. Berikut merupakan link webinar https://rb.gy/dpklpz . Acara dimulai pada jam 18.30 hingga selesai.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info