Pemerintah Pusat Memiliki Wewenang Atas Pajak dan Retribusi Daerah

Fatimah, 13 hari yang lalu
Media-Image
Pemerintah pusat akan mulai mengatur besaran restribusi daerah bedasarkan Undang undang cipta kerja yang baru

Jakarta - Pemerintah pusat kini sudah memiliki wewenang untuk ikut serta dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah. Sebelumnya, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan wewenang Pemerintah daerah saja. Namun, setelah diresmikannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan tersebut membuat pemerintah memiliki wewenang juga dalam mengatur tarif pajak dan retribusi daerah.

Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertera bahwa pemerintah pusat dapat ikut menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut sudah ditetapkan ke dalam peraturan daerah. Kebijakan tersebut dibuat guna menjalankan Proyek Strategis Nasional dan memberikan kemudahan dalam menyediakan layanan di daerah.

Kepala Lembaga sekaligus penanggung jawab atas Proyek Strategis Nasional yang mengajukan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan. Pengajuan dijalankan dengan memberikan proyeksi beban biaya pajak dan retribusi wajib ditanggung PSN, penyesuaian dalam daftar jenis biaya pajak dan retribusi, penyesuaian terhadap usulan, serta melakukan studi kelayakan proyek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana menjabat sebagai bendahara negara melakukan peninjauan terhadap usulan tersebut dengan mempertimbangkan lima poin utama.

Pertama, penerimaan pajak dan retribusi daerah selama lima tahun terakhir di daerah yang terkait. Kedua, imbas terhadap fiskal nasional dan daerah. Ketiga, urgensi penetapan pada tarif. Keempat, mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Kelima, mempertimbangkan insentif fiskal yang sudah diterima.

Adapun hasil peninjauan dari Menteri Keuangan. Hasil peninjauan tersebut berupa rekomendasi pengurangan atau bahkan pembebasan pada tarif dan distribusi serta penolakan terhadap usulan penyesuaian. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan Kementerian Keuangan berupa penetapan dasar tarif penyesuaian pajak dan retribusi daerah dalam Peraturan Presiden.

Selanjutnya, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti tariff yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Baik kementerian dalam negeri, lembaga teknis hingga gubernur yang bertugas wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Presiden yang telah disampaikan oleh Menteri Keaungan.

Selain itu, Rancangan Peraturan Pemerintah juga mengatur pengawasan pajak dan retribusi daerah. Pihak yang bertugas untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Rancangan tersebut tentunya wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan dan seusai disetujui oleh gubernur dan DPRD. Waktu yang dibutuhkan minimal tiga hari setelah persetujuan dilakukan.

Kemudian, rancangan tersebut akan dievaluasi guna menguji kesesuaian. Kesesuaian yang di maksud dilihat antara rancangan peraturan daerah dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta kebijakan fiskal nasional.

Hasil dari evaluasi tersebut dapat disertakan dengan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan tujuan untuk melanjutkan proses penetapan peraturan daerah atau perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi.

Kebijakan mengatur tugas Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam mengawasi peraturan daerah pajak dan retribusi pajak.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info