Tolak Bayar Pajak Sama Dengan Tolak Bangun Negeri

Fatimah, 14 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Saat ini, seluruh aspek kehidupan terkena dampak dari wabah Coronavirus Disease 2019 atau dikenal dengan COVID-19. Pada hal ini, tentunya Wajib Pajak juga merasakan dampak tersebut. Akibat dampak dari wabah ini tidak lain adalah terjadinya ketidakstabilan dalam roda perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu dunia pun merasakan hal yang sama.

Selama bertahan hidup dalam kondisi tertekan ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memerangi wabah ini. Salah satu bentuk kontribusi kedua belah pihak ini seperti, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam perpajakan dan diikuti masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut.

Bagaimanapun juga, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Apabila menunda bayar pajak maka secara tidak langsung dapat memperlambat realisasi penerimaan pajak. Setoran pajak yang diterima pemerintah sangat dibutuhkan guna menyokong pelayanan fasilitas kesehatan penanganan wabah yang menjadi fokus utama pemulihan Tanah Air kini.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Wajib Pajak telah mendapatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah sampai dengan 4 November 2020. Jumlah penerima mencapai 441.570 orang. Jumlah tersebut meliputi 230.094 Wajib Pajak UMKM dan 211.476 Wajib Pajak non-UMKM.

Sri Mulyani menyampaikan penilaiannya terhadap insentif pajak tersebut dalam rapat bersama Komite IV DPD secara virtual, bahwa insentif pajak tersebut cukup membantu masyarakat baik secara pribadi ataupun badan.

Dampak signifikan dari pandemi kepada dunia usaha bisa dilihat dari penurunan turn over perusahaan bahkan serapan pada tenaga kerja. Pemerintah berharap dengan diberikannya insentif tersebut, pelaku usaha dapat bertahan dalam kondisi tertekan ini.

Kemudian, Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa mayoritas Wajib Pajak yang menerima insentif pajak yang dilihat berdasarkan sisi jenis usaha yaitu Wajib Pajak dengan usaha di bidang perdagangan. Adapun jumlah Wajib Pajak tersebut mencapai 99.007 orang atau sekitar 46,82 persen dari total pemberian insentif pajak.

Pada jumlah Wajib Pajak industri pengolahan mencapai sebanyak 40.905 orang atau sekitar 19,34 persen. Pada jumlah Wajib Pajak konstruksi dan real estate mencapai 14.653 Wajib Pajak atau sekitar 6,93 persen. Serta, pada jumlah Wajib Pajak jasa perusahaan mencapai 13.454 orang atau sekitar 6,34 persen dari total. 

Sementara itu, Menteri Keuangan telah merencanakan jumlah Wajib Pajak yang menerima relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) sebanyak 129.744 orang. Lalu, pada pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor) jumlah Wajib Pajak dirincikan sebanyak 14.085 orang.

Sementara, pada jumlah Wajib Pajak yang menerima pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) sebanyak 65.699 orang. Pada jumlah Wajib Pajak yang menerima fasilitas berupa restitusi yang dipercepat tercatat sebanyak 1.948 orang.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info