Pemerintah Tegaskan TKA Tetap Dikenakan Pajak Penghasilan

Fatimah, 13 hari yang lalu

Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap memberikan kewajiban pajak pada Tenaga Kerja Asing dan tidak dibebaskan dari pajak. Pemerintah hanya melakukan pemungutan pajak penghasilan pekerja asing atas pendapatan yang diterima di Indonesia selama 4 tahun pertama sesuai kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah akan menerapkan sistem territorial atas pajak penghasilan bagi pekerja asing dengan keahlian tertentu dan hanya berlaku selama 4 tahun pertama. Artinya, dalam pengecualian sistem worldwide tersebut dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Cipta Kerja, hanya diberikan pekerja asing selama 4 tahun yang memiliki keahlian khusus yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Apabila setelah 4 tahun pekerja asing masih berada di Indonesia, maka pemerintah akan memberlakukan rezim pajak normal. Pemerintah hanya memberikan keringanan selama 4 tahun awal guna menarik investor datang ke Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan basis pajak worldwide income base.

Sekedar informasi, sistem worldwide merupakan suatu sistem dimana suatu negara akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri di negara tersebut baik pekerja dalam negeri maupun pekerja asing. Artinya, badan tersebut dikenai pajak terlepas dari sumber penerimaan yang dihasilkan badan tersebut. Sedangkan sistem pajak territorial merupakan sistem pajak yang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya. Penghasilan yang berasal dari luarnegeri tidak dikenakan pajak. Dengan demikian, negara yang menerapkan sistem pajak tersebut memiliki hak untuk mengenakan pajak terhadap seluruh Wajib Pajak baik pekerja dalam negeri maupun pekerja asing. 

Kebijakan pada pajak penghasilan bagi pekerja asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1a), (1b), (1c), dan (1c) Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut merupakan bentuk kebijakan dalam mendukung dan meningkatkan kepastian pajak. Adapun pekerja asing yang bekerja di Indonesia melewati 4 tahun atau 183 hari dalam jangka wakti 12 bulan ditetapkan sebagai sumber daya dalam negeri. Ketentuan tersebut dalam dilakukan pekerja asing yang memiliki tempat tinggal di Indonesia atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia.

 Pada sisi lain, pemerintah dihimbau untuk segera merangkai dan merincikan detail langkah alternatif terhadap bahasan terkait kegagalan dalam mencapai consensus global pemajakan ekonomi digital tahun 2020 ini. Bahasan dapat dimulai dari kerja sama pada perekonomian, kinerja pelayanan, penyuluhan dan kehumasan. Serta, pemberian tax holiday dan suku bunga acuan.

Pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk mencapai dengan cara tenaga keerja asing dengan keahlian khusus dapat membantu memajukan kesejahteraan ekonomi di Tanah Air dengan berbagi ilmu dan keahlian mereka. Hal tersebut dilakukan karena diketahui pekerja tenaga ahli di Indonesia masih kurang memadai.

Sumber

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info