Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion ?

Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion ?

catrine, 2 years ago
Media-Image
Umumnya Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah sama-sama disebut sebagai pelanggaran dalam perpajakan, lantas apa yang membedakan ? yang membedakan Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah dari sisi legalitasnya.

Jakarta - Tax avoidance merupakan praktik yang umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak guna meminimalisir pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang terutang pada kas negara. Hal tersebut tentu membawa dampak buruk bagi negara karena bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Adapun Wajib Pajak mempunyai berbagai cara untuk melakukan praktik tax avoidance.

Sebagai salah satu contohnya, fasilitas atau keringanan pajak yang didapatkan oleh para pelaku UMKM Indonesia melalui ketentuan pada PP Nomor 23 Tahun 2018 sering kali disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang tidak mau membayar PPh. Seperti kita ketahui, dengan kebijakan ini pelaku UMKM hanya diwajibkan membayar PPh dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bisnis. Maka, untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, oknum nakal bisa saja memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Sementara tax evasion merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayar pajak melalui cara-cara illegal. Contoh umum dari tax evasion adalah Wajib Pajak tidak melaporkan sebagaian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Jelas, tindakan illegal ini sangat merugikan negara.

Baca juga Mengenal Serba-Serbi Tax Shifting, Pengalihan Beban Pajak

Umumnya Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah sama-sama disebut sebagai pelanggaran dalam perpajakan, lantas apa yang membedakan ? 

sebenarnya yang membedakan Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah dari sisi legalitasnya. Tax Avoidance yang mempunyai sifat legal sedangkan Tax Evasion mempunyai sifat ilegal. Tidak hanya demikian, dalam praktiknya pengelompokan keduanya biasa terjadi atas dasar interpretasi otoritas pajak dalam masing-masing negara yang bersangkutan. Maka itu untuk dapat menyimpulkannya yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Penghindaran pajak ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh para wajib pajak saat SKP ( Surat Ketetapan Pajak ) belum dikeluarkan dan secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. 

Tax Avoidance sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untung meringankan kan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya tax avoidance ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia. 

Menurut ahli James Kessler tax avoidance ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan melakukan transaksi palsu. 

Tidak hanya James Kessler , Ronen Palan menyebutkan bahwa suatu kegiatan yang dikatakan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan seperti wajib pajak membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan interpretasi hukum, wajib pajak berusaha untuk pajak yang terutang dikenakan atas keuntungan yang telah dibuat dan bukan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan wajib pajak sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutangnya. 

Baca juga Apakah Pajak Minimum Global Sama Dengan Alternative Minimum Tax?

Lalu apa yang dimaksud dengan Tax Evasion

Tax evasion sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal.

Sebagai contoh dalam kasus penggelapan pajak yang sudah lumrah dilakukan adalah misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT , membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara fiktif. 

Menurut Defiandry Taslim Praktisi dan akademisi perpajakan menyebutkan bahwa tax evasion merupakan usaha-usaha kecil untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau dengan kata lain menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. 

Nah kan kita sudah tau nih apa yang menjadi pembeda antara tax avoidance dan tax evasion , tentunya keduanya sama-sama melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku disuatu negara khususnya di Indonesia. jika begitu apakah sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi praktik dari penghindaran dan penggelapan pajak?

Dalam tax avoidance pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan untuk menanggulangi terjadinya praktik penghindaran pajak, seperti ketentuan anti thin capitalization, yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal untuk dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal ini diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. 

Sedangkan dalam tax evasion DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia melakukan penegakan hukum bagi pelanggar hukum khususnya penggelapan pajak seperti penegakan hukum ringan dan penegakan hukum berat. Penegakan hukum ringan dikenakan kepada pelanggaran hukum yang bersifat administrasi yaitu berupa bunga atau denda. Sedangkan penegakan hukum berat dikenakan kepada tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana. 

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn