Big Data Perpajakan melalui Implementasi SPT Unifikasi

Sandi, 8 hari yang lalu

Jakarta - Data dan informasi menjadi kebutuhan penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena digunakan untuk mastikan Wajib Pajak telah membayar pajak dengan benar. DJP terus menerus menghimpun data dan informasi secara masif, sebagai amanah dari Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mulai dari data rekening perbankan, data ekspor dan impor, data antar negara, data kenotariatan, Informasi PPATK, hingga data yang berkaitan dengan kependudukan.

Sebagian Wajib Pajak saat ini pernah menerima surat dari Kantor Pajak berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Dalam SP2DK tersebut rata-rata berisi penyandingan data, yaitu meminta klarifikasi data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sendiri, dibandingkan dengan data dari pihak lain. Contohnya, surat permintaan penjelasan atas perbedaan jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pribadi, dibandingkan dengan penghasilan dari Bukti Potong dalam SPT Masa PPh 21 atau pun PPh Pasal 23 pihak Lain. Semakin banyak dan valid data yang dimiliki DJP, maka wajib pajak dituntut menjadi lebih patuh, karena semua yang dilaporkan akan di cek kebenarannya oleh DJP melalui penyandingan data.

Jika melihat nilai belanja pemerintah dalam APBN dan APBD yang besar, maka di sisi lain, belanja pemerintah tersebut merupakan penghasilan bagi masyarakat, misalnya dalam bentuk gaji, proyek konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultasi dan lain sebagainya. Atas dasar tersebut selanjutnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 berupaya mengotimakan penerimaan pajak dari multiplier effecr belanja pemerintah tersebut.

Upaya optimalisasi penerimaan pajak yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut antara lain; 

1.    Perampingan struktur Wajib Pajak Pemerintah, dari semula Wajib Pajak Bendahara Pemerintah menjadi hanya Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran, sebagai upaya mempermudah pengawasan arus uang yang dibelanjakan beserta pajak yang menyertainya.

2.    Menseragamkan Dasar Pengenaan Pajak atas belanja Instansi Pemerintah yang dipungut PPN dengan PPh Pasal 22, sebagai upaya untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan.

3.    Pengenaan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak oleh Instansi Pemerintah ke pihak lain, kecuali jasa layanan pemerintahaan yang tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain, sebagai upaya penerapan konsep keadilan berusaha dan perluasan basis pajak.

4.    Unifikasi SPT, yang merupakan penggabungan SPT PPN 1107 PUT, SPT PPh Pasal 4 ayat (2), SPT PPh Pasal 15, SPT PPh Pasal 22, dan SPT PPh 23/26, sebagai upaya menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan pelaporan.

Pada Juli 2019, Direktur P2Humas DJP, Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa unifikasi SPT tidak hanya menguntungkan otoritas maupun wajib pajak dari sisi administrasi, kepatuhan pajak diharapkan juga akan membaik. Namun karena adanya pandemik Covid-19, melalui Surat Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-75/PJ/2020, implementasi SPT Unifikasi untuk Instansi Pemerintah ini ditunda penerapannya. SPT Unifikasi mulai diterapkan untuk Masa Pajak Januari 2021 dan Masa Pajak berikutnya.

Peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Masa oleh Instansi Pemerintah menjadi sangat penting. Wajib pajak lawan transaksi membutuhkan Bukti Potong dan Pungut untuk dijadikan kredit pajak. Di lain pihak, bagi DJP peningkatan kepatuhan pelaporan oleh Instansi Pemerintah akan memperkaya basis data perpajakan. Data yang dihimpun dari SPT Unifikasi digunakan untuk melakukan penyandingan nilai pelaporan dalam SPT Wajib Pajak lawan transaksi dengan data SPT Masa Instansi Pemerintah, guna memastikan kewajiban perpajakan penerima penghasilan telah tepenuhi dengan benar.

Kondisi yang dilakukan DJP saat ini adalah dengan mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak apabila ditemukan ketidak seragaman data. Kedepan Optimalisasi menu Prepopulated Bukti Potong PPh di SPT Tahunan menjadi keharusan apabila pihak pemotongan dan pemungutan telah melaporkan dengan patuh, seperti halnya menu prepopulated di Pajak Masukan SPT PPN. Hal ini sebagai upaya mencegah kekeliruan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak sebagai bagian dari tindakan pengawasan. Dengan nilai belanja APBN dan APBD yang sangat besar dan tersebar, maka data yang dapat dihimpun menjadi berguna untuk meminimalisir tax gap yang masih cukup lebar di banyak wilayah dan diberbagai sektor.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info