SK2PD untuk Menghindari Penyalahgunaan Insentif Pajak

Ferio B, 8 hari yang lalu

Indonesia - Lewat perhitungan dan perencanaan fiskal, pemerintah Indonesia telah merilis berbagai macam kebijakan pemberian insentif pajak kepada para pelaku usaha maupun individu sehubungan dengan efek pandemi COVID-19 dalam sektor usaha, Insentif fiskal tersebut diharapkan dapat membantu menopang keberjalanan usaha sehingga tetap bisa mempertahankan atau bahkan membuka lapangan kerja walau mengalami kontraksi akibat bebagai macam kebijakan kesehatan. Namun, pemerintah tentu tidak mengingini insentif pajakdiberdayakan secara serampangan. Proses dari implementasi kebijakan tersebut harus tetap bisa diawasi dengan baik dan saksama.

Untungnya, DJP tidak perlu lagi repot-repot untuk memikirkan instrumen yang diperlukan dalam pengawasan ini. Sebab, sesuai SuratEdaran Menteri Keuangan Nomor SE-39/PJ/2015, DJP telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)yang bertujuan untuk meminta penjelasan dari Wajib Pajak (WP) akan hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran pajaknya. Artinya, jika DJP menemukan penyelewangan dalam proses pengawasan insentif (baik dalam proses permohonan sampai pelaporan manfaat), DJP bisa mengirimkan surat tersebut kepada para WP terduga untuk menjelaskan permasalahannya kepada Account Representative (AR) sepengetahuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bukan hanya soal fungsinya, masih dalam surat edaran yang sama yakni Surat Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-39/PJ/2015, penerbitan surat SP2DK juga harus melewat beberapa tahap terlebih dahulu. Mulai dari persiapan, tanggapan wajib pajak, analisis tanggapan wajib pajak, tindak lanjut, dan proses administrasi. Semua tahap tersebut akan dibahas lebih rinci dalam beberapa paragraf berikutnya.

Pertama, untuk tahap persiapan, Kepala KPP yang telah mencurigai adanya penyelewangan perlu untuk membuat surat SP2DK terlebih dahulu. Setelah itu, surat tersebut harus dikirimkan kepada WP. Pengirimannya bisa dilaksanakan lewat fax/pos/jasa ekspedisi lainnya atau dapat diambil langsung oleh WP pada dengan berkunjung ke kantor pajak terkait. Tentu saja, KPP berwenang untuk menentukan proses pengiriman surat lainnya sesuai dengan kebijakan yang mempertimbangkan aspek-aspek krusial lainnya.

Tahap kedua yaitu tahap pemberian tanggapan oleh WP.Dalam tahap ini, WP diberikan waktu setidaknya 14 hari untuk memberikan tanggapan baik secara tulisan maupun lisan kepada kantor pajak terkait. Jika WP tidak melaksanakannya sesuai tenggat waktu, Kepala KPP memiliki kewenangan untuk memberikan perpanjangan waktu, melakukan kunjungan langsung, maupun memutuskan dilakukannya pemeriksaan dan verifikasi WP sesuai dengan UU yang berlaku.

Hal yang menarik adalah kedua tahap ini tersebut belum memiliki paradigma terkait persoalan pandemi sebab SE-nya memang dibuat pada tahun 2015. Namun, WP tidak perlu khawatir, sebab sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020terkait Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, DJP dan jajarannya termasuk seluruh aktivitas KPP sudah menyesuaikan diri dengan keadaan pandemi. Jadi, pengiriman surat tentu bisa menggunakan email/posel dan pemberian tanggapan dapat dilaksanakan menggunakan video conference. Namun, perlu dicatat email yang digunakan tentu juga tidak sembarangan, tetapi hanya emailyang telah diverifikasi/terdaftar pada DJP Online.Selain itu, untuk pelaksanaan video conference sebagai tanggapan WP, masih ada beberapa tahap tersendiri yang perlu disetujui dan dilewati sebelum eksekusinya –akan dibahas pada tulisan lainnya.

Berikutnya, melanjutkan tahap SP2DK, hasil tanggapan dari WP akan dianalisis dan diteliti oleh AR/pihak dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Nantinya, dari kajian yang mereka hasilkan berdasarkan data dan/atau keterangan dari WP, pihak KPP akan menyusun Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Dalam laporan tersebut, pihak penyusun akan membandingkan data dari DJP, data dari WP, dan track record dari pemenuhan pajak WP untuk dijadikan acuan keputusan. Jika hasil analisis belum dapat ditentukan dalam proses analisis pertama, KPP diberikan hak untuk kembali meminta penjelasan/data tambahan kepada pihak terkait dengan tenggat waktu yang sama yakni 14 hari.

Lalu, setelah timpenyusun sudah mampu untuk menghasilkan putusan, maka proses berlanjut ke tahap keempat yaitu pemberian rekomendasi dan/atau penentuan tindak lanjut. Jika dikelompokkan, setidaknya ada 4 kategori keputusan yang umumnya dihasilkan yaitu case dismission (kasus dianggap selesai) yang mengartikan bahwa baik WP telah melaporkan pajak sesuai dengan permintaan. Kategori yang kedua ialah pengawasan penyampaian SPT, sederhananya, keputusan ini muncul karena WP setuju terhadap hasil analisis dan mau untuk melakukan penyampaian SPT pembetulan. Yang ketiga adalah pemeriksaan/verifikasi yang dilanjutkan dengan pengujian kepatuhan. Lalu, terakhir, kategori permulaan pemeriksaan karena adanya dugaan tindak pidana perpajakan.

Selesai dari 4 tahap di atas, AR/pihak dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan diwajibkan untuk menyelesaikan proses administrasi sebagai tahap penutup. Proses administrasi tersebut merupakan proses pelengkapan dokumen sebagai bagian dari tata tertib. Dokumen-dokumen yang perlu diselesaikan antara lain SP2DK, Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK), Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan dan/atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.

Dengan adanya sistem SK2PD ini serta telah diberlakukannya tata tertib kebiasaan baru, harapannya, pemerintah benar-benar bisa menyalurkan insentif pajak secara tepat dan benar-benar bisa membantu keadaan ekonomi Indonesia

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info