Mulai 1 Januari 2021, Tarif Baru Bea Materai Rp 10 Ribu

Fatimah, 6 bulan yang lalu
Media-Image

Indonesia - Mulai 1 Januari 2021, pemerintah akan menghapus materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 lalu akan digantikan dengan materai Rp 10.000. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah setuju mendirikan Panitia Kerja atau disebut Panja untuk membahas RUU Bea Materai.

Seperti yang diketahui secara umum, saat ini materai dibagi dua harga yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembarnya. Sejak tahun 1985, tarif bea materai senilai Rp 500 dan Rp 1.000 dengan maksimal peningkatan tarifnya sebatas enam kali lipat dari tarif awal. Namun, hal tersebut sudah tidak dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Berikutnya, seiring waktu berjalan pada tahun 2000, tarif bea materai dirubah menjadi Rp 3.000 dan Rp 6.000 dan tidak pernah naik lagi sebab terbentur aturan UU yang melebihi batas maksimal enam kali lipat.

Usulan penyederhanaan tarif bea materai ini yang diubah menjadi satu tarif senilai Rp 10.000 sebenarnya dilakukan untuk memudahkan penggunanya dan menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini.

Keputusan tersebut diambil dalam keputusan rapat yang diadakan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bersama Komisi XI DPR RI. Perubahan kebijakan pada RUU Bea Materai ini dilakukan selama 2 hari pada 31 Agustus dan 1 September 2020 sudah selesai dan siap untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Undang-Undang perubahan tarif materai dan RUU Bea Materai ini baru akan berlaku pada 1 Januari 2021, tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa bagi usaha kecil seperti UMKM dan dokumen senilai di bawah atau setara dengan Rp 5.000.000 maka tidak perlu menggunakan materai.

Kebijakan ini dibangun pemerintah demi menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini dengan tujuan memberikan kesamaan perlakuan dokumen kertas maupun digital. Oleh karena itu, pemerintah juga akan merevisi RUU Bea Materai agar adanya kepastian hukum pada dokumen elektronik untuk menggunakan materai elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi.

Selain memasukkan hukum mengenai dokumen elektronik, pemerintah juga akan memperkokoh penyempurnaan sanksi administrative dan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran seperti pengendaran, penjualan, pemakaian materai palsu atau bekas pakai.

Sanksi pidana tersebut disempurnakan pada RUU Bea Materai demi terhindar dari aksi kecurangan dan mencegah tindak pidana khususnya pada perpajakan.

Pada RUU Bea Materai juga membahas mengenai pembebasan bea materai terhadap beberapa kelompok. Kelompok yang dimaksud diantaranya penanganan bencana alam serta kegiatan bersifat keagamaan dan sosial dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menjalankan perjanjian internasional.

RUU Bea Materai yang akan diresmikan sebagai UU tersebut akan diberlakukan pada tahun depan agar pemerintah dapat mematangkan seluruh persiapan pada peraturan perundang-undang di dalamnya.

Sumber

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info