e-Bupot, Aplikasi yang Membantu Kegiatan Perpajakan

awal ahmad aulia, 9 hari yang lalu

Direktorat Jenderal Pajak (Rabu, 17 Juni 2020) akan melakukan sosialisasi kepada fiskus dan pengusaha kena pajak mengenai penetapan PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 melalui KEP-269/PJ/2020. Adapun penjelasan dari keputusan tersebut adalah, Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan pemotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan untuk membuat bukti pemotongan dan diwajibkan untuk melakukan penyampaian SPT Masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan dari Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Sehingga, dengan terjadinya penetapan dari peraturan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengharapkan agar seluruh PKP untuk membuat bukti dari pemotongan dan melakukan penyampaian SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot, sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Adapun penjelasan dari e-Bupot itu sendiri adalah, merujuk kepada Pasal 1 angka 10 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2017, aplikasi bukti pemotongan untuk PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 elektronik adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembuatan bukti pemotongan, dan juga dapat melakukan pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan bentuk dokumen elektronik. Setelah itu, yang dimaksudkan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang digunakan untuk melakukan pemotongan pajak sebagai sebuah bukti dari pemotongan dan bukti dari tanggung jawab atas pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dilakukan.

Selain itu, Hestu Yoga juga mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan menyebarkan pesan melalui surat elektronik kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak sebagai upaya untuk sosialisasi ketentuan yang akan berlaku dimulai pada tanggal 1 Agustus 2020 mendatang tersebut. Ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017 memang masih memungkinkan untuk menggunakan formulir atau kertas manual, tetapi harapan agar seluruh PKP dapat melaksanakan e-Bupot mulai Agustus 2020 ini adalah dikarenakan pengaplikasian e-Invoice sudah dilakukan bahkan dengan sertifikat elektronik juga.

Adapun penyedia untuk layanan e-Bupot itu sendiri adalah Direktorat Jenderal Pajak dan penyedia jasa aplikasi perpajakan yang di tunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu contoh dari PJAP yang menyediakan layanan e-Bupot adalah PT. Mitra Pajakku, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan yang telah menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2005 melalui SK KEP-20/PJ/2005 dan terus diperbaharui dengan lisensi terbaru SK KEP-617/PJ/2019 dan SK KEP-529/PJ/2019.

Sumber

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami