Perpanjangan Insentif Dunia Usaha

awal ahmad aulia, 6 hari yang lalu

Ditinjau dari kondisi pandemi corona virus disease 2019 ini masih belum dapat diprediksikan dengan pasti kapan akan berakhir, pemerintah membuat keputusan untuk memberikan perpanjangan pada kebijakan insentif perpajakan yang ada pada dunia usaha sampai dengan bulan Desember 2020. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 yang merupakan sebuah revisi dari Peraturan Presiden 54/2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR-RI pada Senin tanggal 29 Juni 2020 menjelaskan bahwa dalam Perpres 72/2020, terdapat perubahan postur pada pendapatan negara. Ia juga menjelaskan bahwa mereka menampung beberapa hal baru, diantaranya perluasan dan perpanjangan kebijakan insentif perpajakan untuk dunia usaha. Dalam Perpres 54/2020, insentif perpajakan untuk dunia usaha hanyalah mencapai bulan September 2020, namun diberikan perpanjangan hingga Desember 2020. Adapun insentif tersebut adalah untuk PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 dan PPN Impor, dan percepatan restitusi PPN.

Selain itu, untuk belanja negara, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 juga menampung tambahan belanja sekitar Rp 125 triliun dari pengalokasian yang dilakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Adapun tambahan belanja tersebut adalah subsidi UMKM dan Imbal Jasa Penjaminan UMKM, tambahan Dana Insentif Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, perpanjangan bansos tunai dan diskon listrik, juga belanja kebutuhan penanganan corona virus disease 2019 lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan “Untuk pembiayaan anggaran, Perpres ini menampung kebijakan pembiayaan investasi, PMN, dan penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.” Adapun hasil dari revisi peraturan presiden tersebut adalah, Pendapatan negara yang semula dari Rp 1.760,9 triliun menjadi Rp 1.699,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari perpajakan Rp 1.404,5 triliun dan PNBP sebesar Rp 294,1 triliun. Selain itu, Belanja negara yang pada awalnya Rp 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.739,2 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.975,2 triliun dan TKDD sebesar Rp 763,9 triliun.

Selain itu, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Ihsan Priyawibawa mengatakan bahwa terdapat lima sektor yang paling banyak menerima insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam situasi pandemi corona virus disease 2019 atau covid-19. Adapun lima sektor penerima insentif fiskal tersebut adalah industri, perdagangan, dan jasa perusahaan. Adapun jasa perusahaan tersebut adalah hukum, arsitektur, akuntansi, periklanan, dan teknik sipil. Adapun bentuk dari insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan dunia usaha adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, pengembalian pajak pertambahan nilai sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan resiko rendah yang melakukan penyampaian SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar.

Sumber

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami