Perkembangan Terbaru Tentang Pajak Digital

Fictor, 6 hari yang lalu

Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerbitan pada peraturan baru yang membuat batasan dari kriteria tertentu pemungut pajak pertambahan nilai dari pemanfaatan produk digital yang berasal dari luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan yang dimaksudkan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada 25 Juni 2020 dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Otoritas melakukan penegasan kembali pada pengenaan PPN dari pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud, dan / atau jasa kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Dalam penunjukkan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik akan mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan keputusan penunjukkan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dibuat dengan menggunakan contoh format dari apa yang tercantum di dalam Lampiran huruf A dari peraturan tersebut.

  Adapun pembatasan pada kriteria tertentu tersebut meliputi dari Pertama, nilai dari transaksi dengan pembeli yang berasal dari Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam waktu setahun atau Rp 50 juta dalam sebulan. Kedua, jumlah dari traffic atau pengakses di Indonesia melebihi dari 12.000 dalam waktu 1 tahun atau sebanyak 1.000 dalam waktu 1 bulan. Kriteria tersebut bisa digunakan dengan salah satu atau keduanya. Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menyampaikan bahwa pada Juli 2020, sebanyak 6 pelaku usaha akan ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital. Setelah dilakukan penunjukkan pada awal Juli 2020, pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN setidaknya dimulai dari bulan Agustus 2020 mendatang. “Ada 6 pelaku usaha yang sudah siap menjadi pemungut PPN di awal periode berlakunya PMK, mulai 1 Juli 2020. Siapa yang ditunjuk? Tentunya yang sudah siap.” Jelas Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak tanpa memberikan identitas dari 6 pelaku usaha yang akan Ia tunjuk tersebut.

Pada sisi lain, Dirjen Pajak dapat melakukan pencabutan pada pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020. Pencabutan tersebut akan dilakukan jika pelaku usaha tidak dapat memenuhi kriteria tertentu seperti bagaimana yang terdapat pada peraturan tersebut atau seperti bagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak. Adapun pencabutan penunjukkan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik tersebut mulai diberlakukan pada awal bulan berikutnya setelah penetapan keputusan pencabutan. Keputusan dari Dirjen Pajak dibentuk menggunakan contoh format seperti bagaimana yang tercantum pada Lampiran huruf C.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami