PPN Dalam Pembelian Obat di Rumah Sakit

Gita Puspita, 7 hari yang lalu

Indonesia - Pelayanan kesehatan merupakan jasa yang diperlukan banyak orang, khususnya ditengah pandemi seperti ini. Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat. Di tengah pandemi banyak pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit dikarenakan perawatan mandiri tidak dapat dilakukan. Jasa pelayanan kesehatan melayani berbagai layanan kesehatan, seperti vaksin, konsultasi, pembelian obat, bedah, unit gawat darurat, dan rawat inap. Layanan yang ditawarkan salah satunya adalah pemberian obat, baik saat kita dirawat di rumah sakit maupun saat berkonsultasi dengan dokter dan diresepkan obat untuk kita minum teratur di rumah.

Jadi apakah obat yang saya dapatkan saat dirawat di rumah sakit dikenakan pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan ada beberapa jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu jasa pelayanan kesehatan medis. Dalam UU tersebut diterangkan bahwa yang termasuk dalam jasa pelayanan medis antara lain:

a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi

b. Jasa dokter hewan

c. Jasa ahli kesehatan, misalnya ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi

d. Jasa kebidanan atau dukun bayi

e. Jasa paramedis dan perawat

f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, dan laboratorium

g. Kesehatan, dan sanatorium

h. Jasa psikolog dan psikiater dan

i. Jasa pengobatan alternatif dan paranormal

Sehingga atas jasa pelayanan kesehatan tidak dikenakan PPN. Namun bagaimana dengan obat-obatan yang digunakan selama melakukan pelayanan kesehatan? Pada Undang-udang PPN tidak mengecualikan obat-obat sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN sehingga penjualan atas obat-obatan dipungut PPN. Melihat hal tersebut, Pemerintah menegaskan kembali aturan mengenai pengenaan PPN terhadap obat-obatan. Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Penggantian Obat di Rumah Sakit, dijelaskan mengenai penyerahan obat pada unit instalasi farmasi/apotik di rumah sakit. Penyerahan obat di unit instalasi farmasi dibedakan dengan apotek. Adapun instalansi farmasi adalah tempat yang tidak terpisahkan dari organisasi bagian rumah sakit dan merupakan tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, alat-alat kesehatan serta bahan kimia.

Pada surat edaran tersebut disampaikan bahwa instalansi farmasi pada prakteknya memberikan obat pada pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien gawat darurat. Kembali lagi pada aturan PPN yang menerangkan bahwa jasa pelayanan kesehatan tidak dikenakan PPN, sehingga obat-obatan yang kita konsumsi selama menjalani rawat inap atau gawat darurat tidak dikenakan PPN karena menjadi bagian dari pelayanan kesehatan medis. Namun jika instalansi farmasi rumah sakit menyediakan obat-obatan bagi pasien rawat jalan, maka penyerahan obat-obatan tersebut tersebut harus dipungut PPN dan rumah sakit tersebut juga harus dikukuhkan sebagai PKP. Hal tersebut berlaku juga bagi apotek di rumah sakit yang menyerahkan obat-obatan bagi pasien rawat jalan wajib memungut PPN.

Untuk memudahkan pelaporan SPT sekarang sudah dapat dilakukan melalui efiling Pajakku. Dengan menggunakan efiling pelaporan PPN menjadi cepat, tepat, dan mudah. Sedangkan untuk pembayarannya dapat dilakukan pada ebilling Pajakku di laman ebilling.pajakku.com. Tidak hanya untuk satu, tapi kalian juga bisa membuat billing dengan lebih dari satu NPWP yang dilakukan secara bulk dalam jumlah yang banyak sehingga pembuatan billing menjadi lebih praktis. Silahkan menjadi member efiling Pajakku untuk kemudahan pelaporan SPT.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami