Alat Kesehatan Tidak Dipungut Biaya PPN?

Gita Puspita, 6 hari yang lalu

Pandemi Covid-19 mewabah dengan cepat di seluruh dunia. Beberapa negara bahkan kurang siap dengan akibat dari pandemi ini. Ketidaksiapan pangan, ekonomi, bahkan kesehatan dialami oleh banyak negara. Banyak perusahaan yang gulung tikar akibat pemasukan yang berkurang bahkan nihil. Tenaga kerja seperti, karyawan dan buruh mengalami PHK masal, sebagian dirumahkan sampai tanggal yang tidak ditentukan. Petani dan peternak beberapa mengalami penurunan penjualan. Nilai tukar rupiah pada hari artikel ini ditulis melemah pada angka Rp 14.890. Segala aspek ekonomi terkena dampak. Tidak cukup sampai di sana, bahkan alat-alat kesehatan yang mudah dijangkau dan harganya murah, meroket di tengah pandemi. Banyaknya permintaan akan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri mulai menjadi barang langka. Bahkan beberapa alat kesehatan tidak boleh diperjualbelikan secara umum, hanya khusus bagi tenaga medis.

Kenaikan harga alat-alat kesehatan dalam rangka memerangi virus Covid-19 turut menjadi perhatian Pemerintah. Menghindari terjadinya lonjakan harga alat-alat kesehatan, Pemerintah melalui PMK No. 34 tahun 2020 mengenai Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase (Covid -19) tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, impor barang tersebut juga dibebaskan dari bea masuk dan/atau cukai dan dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor. Pembebasan pajak tersebut dimaksudkan untuk percepatan pemenuhan akan alat-alat kesehatan dan medis. Adapun jenis barang yang mendapat fasilitas impor tersebut seperti hand sanitizer, bahan untuk membuat desinfektan, rapid test kit, PCR test, obat dan vitamin, masker serta alat pelindung diri lainnya.

Dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai atas alat-alat kesehatan tersebut tidak dipungut, maka pembeli tidak akan dikenakan pajak saat pembeliannya. Adapun fasilitas ini diberikan bagi pengeluaran di dalam negeri atas barang impor dari kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Adapun para importer mendapat fasilitas ini mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 apabila barang impor yang diberikan fasilitas terkena ketentuan tata niaga impor. Surat rekomendasi tersebut hanya berlaku jika barang yang diimpor melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh tata niaga impor.

Lalu apa artinya tidak melakukan pemungutan PPN? Tidak dipungut PPN berarti penyerahan atas barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak PKP tidak dipingut Pajak Keluaran. Namun Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan JKP tetap dapat dikreditkan. Walaupun penyerahan atas alat-alat kesehatan tersebut tidak dipungut PPN, Wajib Pajak tetap wajib menerbitkan faktur pajak atas penyerahannya dan melaporkannya dalam SPT PPN. Faktur yang dibuat dibuat dengan menggunakan kode 07 atas Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut.

Ada kalanya faktur pajak yang diterima maupun dikeluarkan untuk lawan transaksi jumlahnya hingga ratusan bahkan ribuan lebih. Wajib Pajak dapat melakukan impor faktur dalam satu file sehingga penerbitan faktur menjadi lebih praktis. Pengolahan faktur juga dapat dilakukan dengan satu user atau lebih dengan Tarra Host to Host dari Pajakku sehingga memudahkan bagi Wajib Pajak khususnya perusahaan dengan cabang perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga memudahkan pengolahan SPT masa PPN. Pembayaran serta pelaporan juga dapat dilakukan dalam satu aplikasi Tarra Host to Host Pajakku sehingga pekerjaan mengolah faktur semakin mudah.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami