Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)

Kadek Hari Setiawan, 8 hari yang lalu

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha di seluruh sektor perekonomian memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat.meningkatnya konsumsi masyarakat tersebut menjadi sumber potensial untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. salah satu sumber pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Masyarakat yang mengonsusmsi barang dan/atau jasa kena pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena PPN sudah termasuk dalam harga pembelian barang tersebut.

Dengan diterapkannya self assestment system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Hal ini menyebabkan semua potensi pajak yang ada belum dapat tergali dengan maksimal. Tujuan utama dari perkembnagan e-Faktur adalah agar (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

Dengan Adanya aturan penggunaan e-Faktur maka nomor seri faktur salah tidak akan diterima oleh system di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang harus memalu Enofa, pemberian kode aktivasi harus dengan penanda tangan atau direktur dan password khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non PKP yang bisa membuat faktur pajak.

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat dari aplikasi sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (PKP) yang menggunakan aplikasi e-Faktur atau H2H Pajakku wajib membuat SPT melalui aplikasi e-Faktur. E-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) secara elektronik. Aplikasi efaktur ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau penyedia jasa aplikasi seperrti Mitra Pajakku yang disebut H2H Pajakku resmi yang ditunjuk oleh DJP. Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak di haruskan mengeluarkan dan melaporkan faktur pajak yang di Buat di E-faktur DJP maupun dari E-Faktur PJAP Mitra Pajakku dan memperoleh persetujuan dari DJP.

Direktorat Jendral pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untukbmeminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. Menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan. Selanjutnya bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat peraturan dan kebijakan perpajakan sebaiknya memantapkan terlebih dahulu peraturan baru sebelum peraturan tersebut diterapkan secara menyeluruh. Seperti memastikan apakah jaringan internet di wilayah tersebut mendukung adanya penerapan aplikasi yang berbasis internet atau tidak, sebab kapasitas jaringan internet antara satu wilayah dengan wilayahlainnya tidaklah sama. Pihak DJP sebaiknya menyesuaikan kapasitas jaringan internet yang dibutuhkan di wilayah penerapan aplikasi berbasis internet tersebut, agar manfaat penerapannya dapat lebih maksimal serta sesuai dengan tujuan diterapkannya aplikasi tersebut. Ada baiknya sosialisasi perpajakan tidak hanya dilakukan dilikungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama saja, tetapi dilingkungan pemukiman warga juga sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat lebih menyeluruh agar wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak tidak lagi merasa kebingungan apalagi yang masih sangat kurang paham tentang perpajakan sehingga ini bisa menjadi dorongan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakanya.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami