Pemahaman Relaksasi Pajak Perlu Diubah Jelang Akhir Pandemi

Fictor, 4 bulan yang lalu

Jakarta - Kepastian sistem perpajakan merupakan sebuah usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan penguatan ekonomi. Hal tersebut menjadi sebuah fokus pemerintah dalam jangka menengah setelah terjadinya pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). Hal tersebut disampaikan oleh Managing Partner DDTC Darussalam dalam webinar Padjadjaran Accounting Business Series (PABS) dengan judul ‘Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perpajakan’ pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020.

Ia mengatakan bahwa setelah corona virus disease 2019 berakhir, relaksasi perpajakan akan lebih baik untuk dikurangi secara perlahan. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama ini, relaksasi digunakan sebagai sebuah pertahanan utama. Seusai pandemi corona virus disease 2019 perlu diubah. Menurut OECD dan IMF, kepastian akan terwujud jika empat hal terpenuhi. Pertama, kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan. Kedua, administrasi pajak yang memiliki kepastian. Ketiga, upaya dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak yang tergolong efisien dan efektif. Keempat, keselarasan dengan konsensus internasional.

Darussalam mengatakan bahwa perubahan paradigma tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penilaian berbagai tax expenditure. Evaluasi dibutuhkan untuk mengamati efektivitas, kecocokan dengan lahan ekonomi ke depan, juga untuk memperlambat laju pertumbuhannya. Selain perubahan dari paradigma relaksasi tersebut. Darussalam juga memberikan tawaran tiga buah agenda pajak dengan jangka menengah lainnya. Pertama, agenda reformasi dengan fokus yang berada pada undang – undang di bidang perpajakan. Kedua, peningkatan kekuatan administrasi pajak. Ketiga, pemberian perluasan pada basis pajak.

Umumnya, strategi dengan jangka menengah yang paling cocok adalah dengan melakukan pengurangan tax gap dan memberikan perluasan pada basis pajak tanpa memberikan distorsi pada perekonomian hingga terlalu besar. Terkait dengan pemberian perluasan pada basis pajak, Darussalam memberikan apresiasi pada langka pemerintah yang telah melakukan penerbitan PMK 48/2020 (Baca Peraturan Menteri Keuangan no 48 2020). Darussalam berpendapat bahwa pada saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini, terdapat beberapa industri yang salah satunya memiliki keterkaitan dengan transaksi digital yang tercatat malah memiliki kinerja bisnis yang baik.

Selain itu, Ia juga mengharapkan agar PMK 210/2018 yang terkait dengan perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce yang telah dicabut dapat diberlakukan kembali. Ia berpendapat, relaksasi dari DJP selama pandemi corona virus disease 2019 berlangsung, harus dipertukarkan dengan informasi dan data dari para wajib pajak. Kebijakan tersebut penting guna menangani resiko jangka menengah. Sebagai sebuah informasi, webinar tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) yang melakukan kerja sama dengan Center for Accounting Studies (CAS) FEB Unpad dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di wilayah Jawa Barat.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info