Tax Payer Charter

Fictor, 2 bulan yang lalu

Jakarta - Malta adalah sebuah negara yang mempunyai Taxpayer Charter yang memberikan penjelasan tentang apa yang wajib pajak harapkan dari otoritas pajak dan apa yang diharapkan oleh otoritas pajak dari para wajib pajak. Taxpayer Charter tersebut memiliki tujuan untuk membuat sebuah hubungan antara otoritas pajak negara Malta dan wajib pajak yang mereka layani, berdasarkan hubungan yang saling percaya dan saling menghormati. Otoritas pajak Malta mengatakan bahwa mereka ingin memberikan pelayanan yang adil, efisien, dan mempermudah para wajib pajak untuk memperoleh informasi yang benar. Namun, mereka juga akan tegas terhadap para wajib pajak yang berusaha menghindari kewajibannya sehingga dapat menyebabkan kerugian keseluruhan komunitas di mana bagiannya adalah semua orang.

Taxpayer Charter adalah hasil dari sebuah inisiatif yang pertama kali disebutkan dalam Budget Speech untuk tahun 2010 dan telah melakukan evolusi sampai saat ini setelah berbagai diskusi dengan pemilik kepentingan. Dalam Taxpayer Charter tersebut, dinyatakan bahwa seluruh Wajib Pajak memiliki hak untuk :


  • Diperlakukan dengan adil tanpa memihak
  • Diperlakukan sebagai Wajib Pajak yang jujur dan patuh pajak jika tidak terdapat bukti yang bertentangan
  • Berdasarkan kepastian hukum
  • Berdasarkan bantuan dan informasi dari otoritas pajak
  • Melakukan pembayaran tidak lebih dari jumlah pajak yang memang terhutang menurut hukum
  • Tidak dikernakan pajak retrospektif
  • Meminimalisir biaya kepatuhan
  • Diberikan advis dan diwakili oleh siapapun dalam masalah perpajakan
  • Mengajukan banding
  • Mendapatkan privasi dan kerahasiaan dari info yang dimiliki otoritas pajak
  • Mengetahui informasi yang dimiliki otoritas pajak terkait dengan diri Wajib Pajak
  • Berdasarkan pengaturan yang legal untuk meminimalisir kewajiban pajak
  • Meminta rancangan pembayaran
  • Mengajukan keluhan tentang pelayanan, perilaku, dan tindakan otoritas pajak

Pada Hak Kedua, yaitu hak untuk diperlakukan sebagai wajib pajak jujur dan patuh, kecuali terdapat bukti yang bertentangan, wajib pajak akan diasumsikan bahwa:


  • Wajib Pajak Mengatakan yang sebenarnya kepada otoritas pajak
  • Informasi dari Wajib Pajak dianggap lengkap dan akurat
  • Wajib Pajak membayar hutang pajaknya
  • Wajib Pajak hanya mengklaim yang memang menjadi hak Wajib Pajak.

Empat poin yang terdapat diatas mirip dengan jiwa self assessment system yang dianut oleh Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, otoritas pajak Malta bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi undang – undang pajak. Selain itu, undang – undang pajak Malta memberikan otoritas pajak waktu untuk melakukan penelaahan informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Jika otoritas pajak memeriksa info dari wajib pajak, tidak berarti bahwa otoritas pajak berpendapat bahwa wajib pajak tidak jujur. Namun, jika otoritas pajak menemukan perbedaan, otoritas pajak akan mengambil tindakan tindak lanjut. Berikut adalah 14 hak – hak untuk wajib pajak yang diberikan oleh otoritas Malta kepada para Wajib Pajak.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami