Dirjen Pajak Terbitkan SE-19/PJ/2020 sebagai Perpanjangan Teknis dari PMK No. 23/PMK.03/2020

S. Herho, 2 bulan yang lalu

Bandung - Gembar-gemor pemerintah selama ini terkait dengan stimulus ekonomi dan insentif pajak bagi masyarakat Indonesia akibat fenomena pandemi Covid-19 ternyata bukanlah bualan belaka. Sebab, pemerintah, sejak 23 Maret, telah mengundangkan Peraturan Kementrian Keuangan (PMK) No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Lalu, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran No. SE-19/PJ/2020 yang membahas tentang implementasi teknis Peraturan Menteri Keuangan di atas. Pemberlakuan dari surat tersebut terhitung sejak 1 April 2020.

Adanya SE-19/PJ/2020 ini ditujukan untuk menciptakan kesamaan pemahaman, kepastian hukum, kemudahan, juga keseragaman dalam melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam PMK No.23/PMK.03/2020 dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan secara tersirat dalam bagian umum SE-19/PJ/2020:

“Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang lnsentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (selanjutnya disebut PMK-23/PMK.03/2020), yang mengatur mengenai pemberian insentif terhadap Wajib Pajak untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu terkait dengan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan pemberian insentif agar diperoleh kesamaan pemahaman. Selain itu untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan keseragaman dalam pelaksanaan pemberian insentif dimaksud, maka perlu dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal ini.”

Terdapat tiga pokok pembahasan di dalam surat edaran ini, yakni:


  • Ketentuan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP),
  • Pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan
  • Pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat sesuai PMK No.23/2020.

Surat edaran tersebut juga memiliki beberapa informasi teknis tambahan lainnya yang dirasa cukup penting bagi masyarakat, antara lain :


  • Disampaikannya pemberian pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP,
  • Permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22, dan
  • Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh Pasal 25

yang semuanya harus disampaikan secara elektronik.


Penyampaian hal-hal tersebut secara elektronik bersesuaian dengan kebijakan DJP yang meniadakan kegiatan tatap muka untuk sementara (sampai 21 April) sebagai bagian dari status tanggap darurat akibat wabah Covid-19. Oleh karena itu, seluruh penyampaian, pemberitahuaan dan permintaan terkait insentif ini akan dilaksanakan melalui DJP Online.


Dalam surat yang sama (bisa Anda lihat lewat situs pajakku.com), Anda juga bisa juga melihat berbagi informasi-informasi teknis lainnya yang lebih detil terkait peraturan-peraturan yang telah dibahas di atas.


Tentunya, kita berharap segala bentuk stimulus ekonomi dapat dirasakan secara menyeluruh dalam lapisan-lapisan masyarakat Indonesia. Apalagi, dengan upaya seluruh pihak media pajak untuk terus berbagai informasi, diharapkan seluruh masyarakat yang menurut dengan ketentuan perundang-undangan layak dan perlu mendapatkan isnentif tidak kesulitan lagi dalam memahami tata kerja dan teknis permohonan dari adanya insentif tersebut.


Tentu, langkah maju dari Dirjen Pajak ini patut kita syukuri dengan cara terus mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat agar wabah Covid-19 dapat berlalu segera.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami