Exit Tax dan Pengertiannya

Fictor, 2 bulan yang lalu

Jakarta - Globalisasi mendorong mobilitas manusia. Pada saat ini, upaya dalam menghindari beban pajak di suatu negara dapat menjadi sebuah dorongan perpindahan status resident, dari sebelumnya berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Jika dilihat secara individual, perubahan status subjek pajak yang terdorong oleh motif pajak, sering kali dikaitkan dengan isu kepatuhan high net worth individual ataupun fenomena tax xile (individu kaya yang memilih meninggalkan negara asalnya dan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri di negara lain). Sementara itu, jika dilihat dari sisi entitas usaha, sering kali dikaitkan dengan skema corporate inversion (memindahkan headquarter atau tempat beroperasi ke luar negeri).


Salah satu instrument dalam rangka melakukan pencegahan adanya perpindahan status SPDN yang terdorong oleh motif pajak adalah exit tax. Berdasarkan IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) International Tax Glossary (2015), “exit tax” pada umumnya akan dikenakan sesaat sebelum perpindahan status menjadi SPLN, atas asset wajib pajak yang dianggap (deemed) dialihkan dan memberikan suatu tambahan kemampuan ekonomis. “Exit tax” sering kali disamakan dengan skema departure tax yang merupakan salah satu pengenaan pajak penghasilan yang dibayarkan di muka bagi penduduk yang akan meninggalkan suatu negara. Walaupun demikian, “exit tax” sebenarnya memiliki dasar yang lebih luar dibandingkan dengan skema departure tax.


Menurut de Broe di tahun 2002, exit tax mencakup suatu perpanjangan kewajiban pajak, sebagai contoh kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam janga waktu tertentu setelah menjadi SPLN. Namun, perpanjangan kewajiban pajak sebenarnya lebih mengarah kepada penerapan citizenship-based taxation yang berkaitan dengan Bhagwati tax maupun sistem pemajakan yang berada di AS. Pada saat ini, beberapa negara sudah memberlakukan kebijakan exit tax dalam ketentuan domestik mereka. Jika ditinjau dari desainnya, exit tax dapat dibedakan menjadi dua buah kategori, baik yang bersifat umum di mana seluruh asset dari wajib pajak diperhitungkan, maupun yang bersifat terbatas di mana hanya sebagian dari asset wajib pajak yang diperhitungkan.


Sebagai salah satu contoh, Kanada memberlakukan general immediate exit tax yang ditujukan bagi perubahan status subjek pajak secara jangka panjang (permanen). Dasar dari pengenaan pajak dihitung atas seluruh asset yang selanjutnya tidak menjadi basis pajak Kanada untuk dianggap dialihkan sebelum perpindahan tersebut. Walaupun dianggap sebagai salah satu instrument untuk memberikan perlindungan untuk melindungi basis pajak suatu negara, exit tax tidak luput dari kritik. Kritik terhadap exit tax ditujukan paling utama ke pada pengenaannya yang memiliki sifat ex-ante (didasarkan pada asumsi atau prediksi) dan tidak mencerminkan prinsip dari ability to pay. Sehingga, exit tax dianggap sebagai sebuah pajak yang tidak efisien dan tidak adil. Namun, guna mengatasi hal tersebut, beberapa negara kemudian memberikan opsi penangguhan pembayaran dari asset yang dianggap dialihkan (deemed disposal assets) dalam berbagai skema, seperti contohnya cicilan atau pembayaran yang berada dalam jangka waktu tertentu.


Aspek non-ekonomi juga memberikan tantangan. Exit tax dianggap melanggar hak asasi manusia karena mencegah mobilitas seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Isu yang ada tentang hal tersebut terutama muncul pada konteks Uni Eropa, karena exit tax dianggap menodai semangat dari Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) yang sebenarnya berfungsi untuk menjamin kebebasan dari mobilitas manusia. Selain itu, administrasi pemungutan exit tax juga cukup memberikan tantangan dari sisi pengawasan, koordinasi antara otorias pajak dan imigrasi, serta valuasi aset. Lebih kurangnya, hal tersebut menjelaskan alasan dari mengapa exit tax jarang diberlakukan atau dipergunakan di negara-negara berkembang.

Sumber

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami