Dirjen Pajak Rincikan Langkah Insentif Pajak melalui Surat Edaran

Fictor, 2 bulan yang lalu

Jakarta - Dirjen Pajak mengeluarkan petunjuk dalam melakukan pelaksanaan pemberian insentif pajak untuk para wajib pajak yang terkena dampak dari wabah virus corona atau Covid-19. Pemberian insentif pajak untuk para wajib pajak tersebut sudah mulai dilakukan pada bulan ini. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.02/2020 tersebut dimuat di Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020. Petunjuk pelaksanaan pemberian insentif tersebut dibuat untuk menciptakan adanya kesamaan dalam pemahaman. Penggalan bagian umum dalam surat edaran tersebut berbunyi “Selain itu untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan keseragaman dalam pelaksanaan pemberian insentif yang dimaksud.” Secara umum, surat edaran tersebut menjabarkan ketentuan pemberian insentif PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN (pajak pertambahan nilai) dipercepat sesuai dengan PMK No.23/2020.


Klik link berikut untuk melihat Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ/2020


Salah satu tambahan tata cara dalam surat edaran adalah cara penyampaian pemberitahuan pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP, permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22, dan pemberitahuan pemanfaatan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 melalui elektronik. Penyampaian yang dilakukan melalui elektronik tersebut diberikan oleh DJP dikarenakan adanya penetapan status kondisi tanggap darurat yang dikarenakan terjadinya wabah virus corona atau Covid-19. Selain hal tersebut, DJP juga menghentikan sementara pelayanan langsung atau tatap muka hingga tanggal 21 April 2020. Terkait dengan insentif PPh Pasal 21 DTP. Pemberi kerja, untuk wajib pajak pusat dan cabang, melakukan pengajuan pemberitahuan dalam memanfaatkan insentif melalui DJP Online. Pada sistem aplikasi DJP Online, beradaskan dengan pengecekan, pemberi kerja memiliki hak dalam memanfaatkan insentif, sistem akan menyampaikan notifikasi bahwa pemberi kerja sudah berhasil dalam melakukan penyampaian pemberitahuan.

Pengajuan permohonan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 juga dilakukan melalui elektronik di situs DJP Online. Atas permohonan tersebut, SKB pemungutan PPh Pasal 22 surat penolakan diterbitkan. Selain itu, untuk SKB pemungutan PPh Pasal 22 akan diterbitkan jika wajib pajak memenuhi ketentuan kriteria KLU dan / atau perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). SKB atau surat penolakan tersebut diterbitkan segera setelah wajib pajak melakukan pengisian menu permohonan SKB. Direktorat Jenderal Beda dan Cukai (DJBC) dapat melakukan konfirmasi akan kebenaran SKB yang diberoleh melalui sarana daring (online) atau layanan (services) yang sudah disediakan oleh DJP.

Terkait dengan restitusi PPN dipercepat, KPP tempat pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar / diadministrasikan memproses permohonan restitusi dipercepat bagi PKP yang memiliki resiko rendah yang akan diterima. KPP akan melakukan proses permohonan berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) jika PKP melakukan pengisian pada kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT atau surat permohonan tersendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap PKP atas masa pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami