Cara Menjadi Wajib Pajak Patuh dan Manfaatnya

Merrick, 20 hari yang lalu

Jakarta - Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, Wajib Pajak (WP) akan dikukuhkan sebagai WP Patuh yang bisa memeroleh pengembalian pendahuluan kelebihan dari pembayaran pajak jika memenuhi semua persyaratan yang ada, antara lain:

1.    PKP selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2.    dalam kurun waktu satu tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

3.    SPT Masa yang terlambat, disampaikan tidak melewati batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya;

4.    tidak memiliki tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:

a.    kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

b.    tidak termasuk tunggakan pajak yang berhubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

5.    tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

6.    dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus memiliki pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:

a.    disusun dalam bentuk panjang (long form report);

b.    menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Perihal laporan keuangan WP yang tidak diaudit oleh akuntan public, maka WP harus mengajukan permohonan tertulis, setidaknya 3 bulan sebelum akhir tahun buku dan terdapat beberapa syarat agar WP bisa dikukuhkan sebgai WP Patuh selama memenuhi persyaratan 1 s/d 5, antara lain:

1.     dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan

2.     apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.


Benefit yang akan diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi persyaratan sebagai WP Patuh, yaitu PKP akan diberikan pelayanan yang khusus saat restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nlai dalam bentuh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tapan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 

Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin menjadi Wajib Pajak (WP) Patuh memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap awal tahun, setiap tahunnya. Untuk WP Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan secara jabatan (ex-officio) untuk menetapkan status PKP menjadi WP Patuh tanpa permohonan WP, WP Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan 1 s/d 5 diatas. Selain itu, masa berlaku penetapan PKP menjadi WP Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.

Surat Penetapan WP Patuh dapat dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut langkah-langkah perihal pencabutan gelar WP Patuh yang dimiliki oleh PKP, yaitu:

1.    terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;

2.    WP yang terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak;

3.    jika hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

4.    Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau

dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami