Pemerintah Berikan Relaksasi Pajak

Fictor, 2 bulan yang lalu

Jakarta - Dalam menanggulangi dampak dari virus corona atau covid-19, pemerintah meluncurkan dana sebesar Rp 22,95 triliun dengan relaksasi pajak untuk dunia usaha dan karyawan. Walaupun demikian, target penerimaan pajak tahun ini saja sudah cukup memberikan beban kepada otoritas pajak. Stimulus yang di luncurkan antara lain adalah pertama, perelaksasian dalam Pajak Penerimaan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan yang berada pada sector pengolahan atau manufaktur. Nantinya 100% dari kewajiban pajak karyawan sektor tersebut akan di tanggung oleh pemerintah. Estimasi dari pemerintah, insentif yang diluncurkan tersebut akan mencapai angka Rp 8,6 triliun.

               Kedua, Relaksasi PPh Pasal 22 Impor yang diharapkan untuk memiliki dampak yang dapat mempertahankan lajunya impor. Stimulus ini akan diberlakukan kepada 19 sektor yakni industry bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industry alat angkutan, industry makanan, industry logam dasar, industry kertas dan barang dari kertas, industry minuman, industry farmasi produk obat kimia dan obat tradisional, industry kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer.

               Ketiga, Industri karet, barang dari karet, dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri pakaian jadi, industri peralatan listrik, industri tekstil, industri mesin dan perlengkapan YTDL, Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, industri kulit, barang dan dari kulit dan alas kaki, industri furniture, serta industri computer barang elektronik dan optik. Kementerian Keuangan memberikan angaran alokasi dana sebesar Rp 8,15 triliun.

               Keempat, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat tanpa ada audit di awal, dengan perkiraan insentif sebesar Rp 1,97 triliun. Keempat stimulus pajak tersebut akan diberlakukan dengan periode selama enam bulan yakni pada bulan April – September tahun 2020. DJP menargetkan penerimaan pajak di tahun 2020 ini sebesar Rp 1.642 triliun atau tumbuh sebanyak 23,3% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp 1.577,6 triliun. Yurniwansyah mengharapkan dengan adanya insentif PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 impor, restitusi PPN yang dipercepat dapat segera memperbaiki likuiditas perusahaan. Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan tanpa adanya stimulus pajak terhadap virus corona, realisasi pajak tahun ini hanya berada pada level 87,1% sampai dengan 89% dari target akhir tahun 2020.

               Direktur Perpajakan II DJP Kemenkeu Yurniwansyah mengatakan bahwa seluruh insentif tersebut hanyalah bersifat sementara, secara umum Direktorat Jenderal Pajak tetap terus akan melakukan langkah langkah strategis untuk menjaga penerimaan pajak pada tahun 2020 ini. selain itu Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini dapat memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja yang berada pada sektor industri pengolahan untuk mempertahankan kekuatan dari daya beli masyarakat.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami